Penundaan Pemilu, UUD Harus Diubah

- Senin, 28 Februari 2022 | 20:54 WIB
Pakar Politik Undip, Teguh Yuwono
Pakar Politik Undip, Teguh Yuwono

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pakar Politik Undip, Teguh Yuwono mengatakan, penundaan pemilu sebenarnya tidak diatur dalam konstitusi.

Di dalam konstitusi UUD 45 yang diatur adalah pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Artinya setiap lima tahun ada pemilu.

''Kalau pemilu ditunda, maka tidak menjadi 5 tahun dan itu melanggar konstitusi,'' ujar Wakil Dekan I FISIP Undip tersebut.

Baca Juga: Ini Profil Indra Priawan, Suami Aktris Nikita Willy Pengusaha Sukses Indonesia

Maka, imbuhnya, kalau sampai dilaksanakan presiden, MPR dan lembaga tinggi negara, apalagi yang menunda presiden, maka presiden tidak menjalankan UUD 45.

Bila presiden melakukan penundaan pemilu maka tidak sesuai dengan UUD 45.

Ini bisa berimplikasi pada politik yang panjang. Presiden bisa dinilai melanggar UUD 45, bisa dilakukan impeachment atau pemakzulan.

Jadi menurutnya, sebenarnya penundaan pemilu bukan soal pro dan kontra. Tetapi soal konstitusi, soal aturan main.

Memang tidak ada aturan main di dalam UUD 45, apakah bisa ditunda atau tidak. Terus siapa yang menunda. Itu tidak ada aturan dasa konstitusinya.

Baca Juga: Vaksin Sinopharm Resmi Ditambahkan Sebagai Regimen, Total ada 6 Vaksin Booster di Indonesia

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X