Respon Wacana Penundaan Pemilu, PDI Perjuangan Patuh Konstitusi

BANDA ACEH, suaramerdeka.com - Merespon wacana penundaan Pemilu, PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa berpolitik itu setia dan taat pada konsitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto Kristiyanto.

Hal itu diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat tiba di Banda Aceh, Minggu, 27 Februari 2022, bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri untuk mengikuti agenda konsolidasi partai dan pemberian kuliah umum.

Hasto mengatakan terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi, PDI Perjuangan menegaskan bahwa tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 28 Februari 2022: Andin Kaget Tahu Nino Daftarkan Masalah Reyna ke Pengadilan

“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp. 3.7 trilyun,” papar Hasto.

Ditambah Hasto, PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.

"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid-19 ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," tandas Hasto.

Baca Juga: Hancur Ditembak Rusia, Ini Spesifikasi Antonov AN-225 Mriya

Hasto menambahkan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan.