Wacana Pemilu Diundur, Hamdan Zoelva: Penundaan Merampas Hak Rakyat!

- Senin, 28 Februari 2022 | 08:12 WIB

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2013-2015, Hamdan Zoelva buka suara tentang wacana Pemilu yang akan diundur, melalui akun Twitter-nya

Hamdan Zoelva menuturkan, adanya penundaan Pemilu akan merampas hak rakyat karena telah diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Menurut Hamdan Zoelva, jika Pemilu ditunda, maka akan mengubah ketentuan yang ada.

Berdasarkan mekanisme Pasal 37 UUD 1945, alasan yang disinggung tidak mencerminkan alasan moral, etil, dan demokrasi menunda Pemilu.

Baca Juga: Begini Penjabaran Rahasia Weton Senin Kliwon dari Primbon Jawa, yang Jatuh pada 28 Februari 2022

Hamdan Zoelva menjelaskan adanya penundaan Ppemilu dalam jangka waktu 1-2 tahun, akan mempertanyakan siapa yang jadi presiden, anggota kabinet (Menteri), dan anggota DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia.

Hal itu terjadi karena masa jabatan mereka keseluruhan berakhir pada September 2024 dan UUD 1945 tidak mengenal pejabat Presiden.

"Namun, dalam Pasal 8 UUD 1945 hanya terdapat peraturan jika Presiden dan Wakil Presiden (wapres) meninggal, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh Mendagri, Menlu dan Menhan," kata Hamdan Zoelva.

Merujuk ketentuan UUD 1945 tidak ada dasarnya MPR begitu saja dapat memberhentikan presiden dan wapres tanpa alasan.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 28 Februari 2022: Gemini Dihampiri Kesempatan Besar, Aries Waspada! Staminamu Rendah

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X