Sidang Gugatan 27 WNI Diaspora soal Presidential Threshold, Ini Poin Perbaikan dari Para Pemohon

- Kamis, 24 Februari 2022 | 13:48 WIB
Salah satu pemohon/prisipal Chris Komari dari USA saat sidang on line. (suaramerdeka.com / dokumentasi Diaspora)
Salah satu pemohon/prisipal Chris Komari dari USA saat sidang on line. (suaramerdeka.com / dokumentasi Diaspora)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sidang lanjutan gugatan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) yang diajukan oleh 27 WNI Diaspora dari mancanegara baru saja selesai dilaksanakan dengan agenda persidangan perbaikan permohonan.

Ketentuan Presidential Threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, menurut para pemohon, menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memilih maupun dipilih.

Selain itu, keberadaan regulasi ambang batas pencalonan presiden tersebut berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat.

Demikian rilis yang diterima redaksi suaramerdeka.com, Kamis, 24 Februari 2022.

Baca Juga: Ciptakan Terobosan Inovatif, Andhy Irawan CEO PT Dafam Hotel Management Raih Best CEO 2021

“Kami sudah melakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan dari Majelis Hakim dan tambahan dari kami.

Setidaknya ada 11 poin perbaikan yang kami lakukan, di antaranya kami perkuat aspek perbandingan dengan negara-negara lain terkait persyaratan pencalonan sebagai presiden untuk memperkuat dalil-dalil kami,” kata Muhamad Raziv Barokah, kuasa hukum pemohon dalam rilis yang diterima suaramerdeka.com.

Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 yang juga Kuasa Hukum Para Pemohon menambahkan hadirnya Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan tertutupnya hak rakyat yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden, termasuk diantaranya WNI yang berada di luar negeri atau diaspora.

"Kebijakan pembatasan tersebut justru melanggengkan oligarki," tegas Denny Indrayana dalam rillis tersebut.

Chris Komari, WNI Indonesia yang telah menetap 30 tahun di Amerika Serikat, Akitivis Demokrasi dan Anggota City Council tahun 2002 dan 2008 menyanggah pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengatakan bahwa di Amerika Serikat hanya ada 2 (dua) partai politik, yakni Demokrat (Democrat) dan Republik (Republican) serta calon yang maju melalui jalur independen.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X