Jokowi Tandatangani RUU IKN, Ini Jadwal Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota

- Jumat, 18 Februari 2022 | 15:23 WIB
 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani RUU IKN. Foto: Twitter @jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani RUU IKN. Foto: Twitter @jokowi

 
 
 
SEMARANG, suaramerdeka.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah resmi menjadi undang-undang usai diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Kabar ini dibenarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wendy Tuturoong bahwa RUU IKN menjadi UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN.
 
"Benar menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2022 tentang IKN. Saya dapat pemberitahuan lisan, tapi belum muncul sepertinya di website Sekretariat Negara," kata Wendy dikutip Suaramerdeka.com dari Antara, Jumat, 18 Februari 2022.
 
 
Menurut Wendy, Presiden Jokowi menandatangani RUU tersebut pada 15 Februari lalu.
 
"Sepertinya ditandatangani (Presiden Jokowi) pada 15 Februari 2022," ujarnya.
 
Wendy mengungkapkan, untuk memulai pembangunan ibu kota baru harus menunggu aturan turunan.
 
 
Ada beberapa peraturan turunan yang harus diselesaikan untuk bisa memulai pembangunan ibu kota baru, salah satunya peraturan presiden tentang Otorita IKN.
 
"Tunggu peraturan turunannya seperti peraturan presiden tentang Otorita IKN, keputusan presiden tentang Kepala Otorita, Perpres tentang Rencana Induk dan lain-lain. Target nya Maret-April ini bisa selesai," ungkapnya.
 
Saat ini pemerintah sedang menyusun sepuluh aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). 
 
 
Hal ini meliputi pembentukan 3 peraturan pemerintah (PP), 5 peraturan presiden (perpres), 1 keputusan presiden (keppres), dan 1 peraturan kepala Otorita IKN.
 
Sementara untuk proses pembangunan dan pemindahan IKN akan melalui lima tahapan, pertama pada 2022 sampai 2024 dengan mengutamakan ketersediaan infrastruktur dasar sedangkan tahap dua sampai lima mulai 2025 sampai 2045.
 
Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun dari swasta.
 
 
Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui untuk mengesahkan RUU IKN dalam Rapat Paripurna ke-13 mas Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar pada 18 Januari 2022.
 
Ibu Kota Negara baru akan dibangun di kawasan Sepaku, perbatasan kabupaten Penajam Pasert Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
 
Dalam pasal 1 RUU IKN disebutkan "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini".***
 
 

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPJS Kesehatan Jamin Kelahiran, Simak Selengkapnya

Senin, 5 Desember 2022 | 18:55 WIB
X