Menkes Arab Saudi: Pemabatasan Jamaah Asing Ibadah Haji Terkait Corona

- Minggu, 13 Juni 2021 | 17:17 WIB
haji di masjidil haram
haji di masjidil haram

JAKARTA, suaramerdeka.com - Arab Saudi melarang jamaah dari negara lain melaksanakan haji dikarenakan pandemi virus corona.

Ini jadi tahun yang kedua penyelenggaraan ibadah itu dibatasi dan hanya untuk warga negara dan penduduknya.

Kementerian Haji Saudi menyatakan bahwa hanya orang-orang berusia antara 18 dan 65 tahun yang telah divaksin atau diimunisasi COVID-19, dan bebas dari penyakit kronis, yang dapat melaksanakan ibadah haji, menurut laporan Saudi Press Agency (SPA) pada Sabtu.

Baca Juga: Anak Muda Jangan Alergi dengan Partai Politik

"Keputusan ini (dibuat) untuk menjamin keselamatan haji di tengah ketidakpastian virus corona," kata Menteri Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, Tawfiq al-Rabiah, dalam konferensi pers yang disiarkan televisi oleh SPA.

Kementerian yang mengelola ibadah umat Muslim ke Mekkah itu juga menetapkan batasan 60.000 jamaah yang bisa mengikuti haji tahun ini.

“Meskipun vaksin tersedia, ada ketidakpastian virus dan beberapa negara masih mencatat jumlah kasus COVID yang tinggi, tantangan lainnya adalah varian virus yang berbeda, maka muncul keputusan untuk membatasi haji,” tutur al-Rabiah.

Menteri al-Rabiah mengatakan hanya vaksin COVID yang disetujui dari Pfizer, Astrazeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson yang akan berlaku untuk haji.

Baca Juga: BMT UMY Gencar Lakukan Pembebasan Utang Riba

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters pada Mei bahwa sebuah rencana sedang dipertimbangkan untuk melarang jamaah dari luar negeri melaksanakan haji---kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap Muslim berbadan sehat yang mampu melaksanakannya.

Sebelum pandemi mengharuskan orang-orang menjaga jarak sosial, sekitar 2,5 juta jamaah biasa mengunjungi tempat-tempat paling suci Islam di Mekkah dan Madinah untuk haji selama seminggu.

Sementara untuk ibadah umrah yang dapat dilakukan sepanjang tahun, secara keseluruhan menghasilkan pemasukan bagi Saudi sekitar 12 miliar dolar AS (sekitar Rp170,7 triliun) per tahun, berdasarkan data resmi pemerintah.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB

Pak Penghulu pun Kenakan APD

Rabu, 22 September 2021 | 01:35 WIB

PTM Tanpa Izin, 90 Siswa Terpapar Virus Korona

Rabu, 22 September 2021 | 01:29 WIB

Rehab Rumah Tak Layak Huni, BRI Gombong Bantu Rp 50 Juta

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB
X