Sikapi Lonjakan Kasus Positif Covid-19, Pemkab Semarang Siapkan Dua Rencana Khusus

- Minggu, 13 Juni 2021 | 17:05 WIB
Tim Reaksi Cepat PMI dan Pramuka Peduli Kabupaten Semarang menyemprotkan cairan disinfektan guna menekan penyebaran Covid-19 di Kantor Bupati Semarang, kemarin petang. SM/dok
Tim Reaksi Cepat PMI dan Pramuka Peduli Kabupaten Semarang menyemprotkan cairan disinfektan guna menekan penyebaran Covid-19 di Kantor Bupati Semarang, kemarin petang. SM/dok

UNGARAN, suaramerdeka.com - Pemkab Semarang menyiapkan dua rencana khusus untuk menyikapi lonjakan kasus positif Covid-19 yang dalam sepekan terakhir ini naik tajam.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Minggu (13/6).

Menurutnya, selain masif menyampaikan pentingnya protokol kesehatan dan imbauan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5M), pihaknya juga sudah menyiapkan rencana untuk menggunakan bangunan milik Pemprov Jateng disamping menyewa hotel guna mengantisipasi lonjakan jumlah warga yang harus menjalani isolasi mandiri secara terpusat.

"Langkah yang kita ambil karena Kabupaten Semarang masuk zona merah, pertama kami minta kepada semua pihak untuk mematuhi Instruksi Bupati (Inbup) Semarang Nomor 14 Tahun 2021,” kata Ngesti Nugraha.

Baca Juga: Usia Produktif Rentan Tertular Covid-19, Ini Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

Ketika ditanya dampak ekonomi imbas pandemi Covid-19, ia menjawab, hal itu perlu dipikirkan bersama-sama bagaimana yang terbaik. Pada prinsipnya, masyarakat diimbau untuk mengikuti atau menjalankan Inbup Semarang 14/2021.

Setidaknya ada 12 perubahan instruksi yang dianggap esensial, hal itu tertuang jelas pada Inbup Semarang 14/2021.

Meliputi Proses belajar mengajar jenjang pendidikan PAUD, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, hingga perguruan tinggi wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring tidak diizinkan ada pembelajaran tatap muka (PTM).

Rumah atau warung makan maupun restoran baik makan di tempat atau pesan antar, wajib tutup paling lambat pukul 21.00 dan khusus makan di tempat dibatasi kapasitasnya maksimal 50 persen.

Baca Juga: Perias Pengantin Wajib Lulus Uji Kompetensi

“Penyemprotan disinfektan digencarkan, apalagi ada klaster kantor di tiga kantor yang kena. Untuk penyemprotan disinfektan di lingkungan permukiman warga dikerjakan satgas di desa/kelurahan dibantu sukarelawan lintas komunitas,” ujarnya.

Untuk tempat perbelanjaan, swalayan, pertokoan, maupun mal tutup paling lambat pukul 21.00 dengan pembatasan pengunjung maksimal 30 persen.

Tempat ibadah dibatasi jumlah jamaah maksimal 50 persen. Khusus masjid yang lokasinya di pinggir jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten sementara tidak diperbolehkan menggelar salat jumat. Hal ini untuk mengantisipasi potensi penularan Covid-19.

Seluruh kegiatan seni, sosial budaya, olahraga yang berada dalam ruangan dibatasi pesertanya maksimal 25 persen atau paling banyak 20 orang dengan penerapan prokes ketat.

Sedangkan untuk kegiatan serupa di luar rungan, diinstruksikan agar ditunda atau dihentikan sementara. Adapun untuk egiatan hajatan dan pesta pernikahan dilarang, kecuali akad nikah dengan batasan maksimal 20 orang.

“Tidak boleh makan minum di tempat, semua harus menerapkan prokes ketat. Yang jelas, kumpul-kumpul atau kegiatan yang berpotensi kerumunan sementara ditiadakan dahulu. Kami akan memantau perkembangan melibatkan satgas Covid-19 tingkat desa/kelurahan,” tegas Ngesti Nugraha.

Instruksi selanjutnya terkait rapat, harus mempertimbangkan urgensi permasalahan dan dibatasi paling banyak 20 orang dengan prokes ketat.

Sedangkan instruksi untuk destinasi wisata, desa wisata, serta wisata religi dilarang buka dan ditutup sementara waktu kecuali restoran dengan kapasitas pengunjung 30 persen atau paling banyak 30 orang sampai pukul 21.00.

Kemudian wisata air, mandi uap, karaoke dilarang beroperasi atau tutup sementara. Khusus untuk usaha hiburan, warnet, game daring dibatasi kapasitasnya maksimal 50 persen dan jam tutup maksimal pukul 21.00.

Pasar tradisional, pasar hewan tetap beroperasi maksimal sampai pukul 12.00 kecuali Pasar Sayur Jetis Bandungan jam operasionalnya dimulai pukul 15.00 hingga pukul 20.00 dengan tetap menerapkan prokes lebih ketat lagi.

“Kunjungan kerja baik Pemda dan DPRD ditiadakan sementara untuk berkonsentrasi penanganan Covid-19. Instruksi ini berlaku untuk seluruh wilayah di Kabupaten Semarang tanpa kecuali. Semua pihak, saya minta segera mensosialisasikan instruksi ini dan bekerja sama dalam penanganan Covid-19,” tutur dia.

Kaitannya dengan ketersediaan kamar pada tiga rumah singgah terpusat yakni Bapelkes Suwakul, Hotel Garuda Kopeng, dan Rusunawa Pringapus untuk isolasi mandiri warga yang terpapar Covid-19, Ngesti Nugraha membeberkan, dari total kapasitas 144 tempat tidur, sampai Minggu (13/6) pagi, kondisinya sudah terisi 102 tempat tidur.

“Kita baru berupaya mencari tambahan, kita baru merumuskan mengakses tempat milik provinsi yang ada di Kabupaten Semarang. Dan juga ada rencana menyewa hotel,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, sejak dua hari silam Kabupaten Semarang ditetapkan masuk sebagai zona merah Covid-19 oleh Pemprov Jateng. Bumi Serasi menempati urutan ke-11 dari 35 kabupaten/kota.

Zona merah urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Kudus, kemudian disusul Demak, Pati, Jepara, Grobogan, Tegal, Wonogiri, Brebes, Karanganyar, Sragen, dan Kabupaten Semarang.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai kabupaten zona merah pihaknya sudah memprediksi hal itu bakal terjadi. Karena sampel tes swab hasil tracing yang belum keluar dari laboratorium jumlahnya lebih dari 600 sampel.

“Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Semarang sudah dihitung, mungkin masih cukup diambilkan anggaran refokusing yang diambil awal tahun kemarin. Anggaran sudah di belanja tidak terduga atau BTT,” katanya.

Semakin panjang pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat, lanjut Bondan, tentunya harus mulai dipikirkan dampaknya. Maka diperlukan kajian untuk bantuan-bantuan sosial guna meringankan beban warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Semarang.

“Kalau hanya dua minggu, mungkin hanya angka tertentu. Tetapi ketika pembatasan lebih panjang lagi pasti akan (banyak warga-Red) yang terdampak. Sudah diatur semua di Inbup Semarang 14/2021 tinggal penegakannya yang perlu ditambah,” pinta dia.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

X