Empat Pasal dalam UU ITE yang Akan Direvisi, Mahfud MD: Hilangkan Multitafsir hingga Kriminalisasi

- Minggu, 13 Juni 2021 | 06:25 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (istimewa) (Nugroho Wahyu Utomo)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (istimewa) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Empat pasal dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) akan direvisi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, bahwa revisi itu untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, hingga menghilangkan kriminalisasi.

Sedangkan pasal-pasal yang direvisi adalah pasal 27, 28, 29, 36, dan 45 C.

Baca Juga: 51 Pegawai Disingkirkan, KPK Sebut Ini Tak Terkait TWK

Ditambahkannya, bahwa revisi terbatas itu berdasarkan persetujuan dari Presiden Jokowi.

Mahfud kemudian memberi contoh pasal 27 ayat 1 UU ITE, yakni terkait dengan penyebaran konten asusila.

Kemudian, dalam usulan revisi pemerintah, Mahfud mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bagi pelaku yang menyebarluaskan dan memiliki niat agar konten asusila tersebut diketahui oleh umum.

Baca Juga: Kuasa Hukum Juliari Batubara Akan Dalami Aliran Uang Suap yang Didakwakan ke Kliennya

“Jadi, bukan orang yang melakukan kesusilaan,” kata Mahfud MD, seperti yang dikutip dari pikiran-rakyat.com, Minggu, 13 Juni 2021.

Akan tetapi pembuat konten asusila juga tetap dihukum dengan aturan perundang-undangan lain yakni UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selanjutnya, Mahfud juga memberi contoh pasal lainnya, yaitu pasal 27 ayat 3 terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Mahfud menjelaskan, perubahan tersebut menegaskan hanya korban yang bisa melaporkan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada penegak hukum.

Intinya, kalau misalnya ada orang menghina seorang profesor menyangkut pribadi, nanti yang diizinkan mengadu profesor atau kuasa hukum resmi ditunjuk dan  mengadu atau badan hukum.

Hukuman pidana ini, lanjut Mahfud, diubah dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara.

Contoh lain yang dijelaskan Mahfud adalah Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

Diterangkannya, pemerintah dalam hal ini menambahkan terkait norma menghasut, mengajak dan mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain dalam menyebarkan informasi terkait dengan ujaran kebencian.

Sebelumnya normanya hanya menyebarkan informasi yang ditujukan untuk memunculkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasar SARA.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Said Didu Vs Fahri Hamzah, Beda Pandangan soal KPK

Rabu, 1 September 2021 | 11:34 WIB
X