PBNU Tolak Rencana Pemerintah Terapkan Pajak Sembako dan Pendidikan

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:17 WIB
Ilustrasi pajak. /Pixabay/geralt
Ilustrasi pajak. /Pixabay/geralt

Rencana Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Padahal sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN. Pemungutan pajak pada sektor pendidikan akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Salah satunya ialah berdampak pada biaya pendidikan yang semakin mahal. Pemerintah juga berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Di dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.

Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukkan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Sumber: NU Online

Artikel Terkait

Terkini

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB

Pak Penghulu pun Kenakan APD

Rabu, 22 September 2021 | 01:35 WIB

PTM Tanpa Izin, 90 Siswa Terpapar Virus Korona

Rabu, 22 September 2021 | 01:29 WIB

Rehab Rumah Tak Layak Huni, BRI Gombong Bantu Rp 50 Juta

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB
X