PBNU Tolak Rencana Pemerintah Terapkan Pajak Sembako dan Pendidikan

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:17 WIB
Ilustrasi pajak. /Pixabay/geralt
Ilustrasi pajak. /Pixabay/geralt

JAKARTA, suaramerdeka.com - Saat ini penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan makanan pokok dan pajak bidang pendidikan masih ramah diperbincangkan publik.

Mencuatnya rencana tersebut, menimbulkan kritik masyarakat dan banyak yang tak setuju dengan adanya penerapan pajak sembako begitu juga pendidikan.

Hal senada muncul dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk memungut pajak dari sektor pendidikan dan bahan makanan pokok atau sembako.

Baca Juga: Kebakaran Tak Ganggu Operasional Kilang Pertamina Cilacap

Sekretaris Jenderal PBNU, HA Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa rencana Pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tidak tepat.

Begitu juga PPN yang hendak diterapkan pada sembako yang dinilainya juga tidak berpihak pada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat.

“Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana,” ujar Helmy, Jumat 11 Juni 2021.

Baca Juga: Pajak Sembako Memberatkan Rakyat, Akademisi Menolak

Menurut Helmy, tidak boleh kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit dan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Dikutip dari laman resmi NU, berikut lima poin penegasan Sekjen PBNU terkait rencana Pemerintah memungut pajak pendidikan:

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Sumber: NU Online

Artikel Terkait

Terkini

Darurat Bisnis Hotel

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:27 WIB

Komunikator

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:17 WIB

Plasma Konvalesen Bukan Satu-Satunya Solusi

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:07 WIB
X