PP Muhammadiyah: Jangan Diteruskan, Pajak Pendidikan Tidak Sejiwa dengan Pancasila

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 15:43 WIB
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Muhammadiyah tegas menolak rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan seperti dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegasksn Pemerintah yang harus paling bertanggungjawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20 persen. Ormas keagamaan semua agama dan lainnya justru meringankan beban dan membantu pemerintah dalam pendidikan.

''Mereka harusnya mendapat reward atau penghargaan, bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan. Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan,'' tandas Haedar di kantornya, kemarin.

Baca Juga: Prediksi Laga Grup B Euro 2021 Denmark VS Finlandia 12 Juni 2021

Menurutnya rencana penerapan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan jiwa konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR mestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Haedar menegaskan Pemerintah dan DPR harusnya tidak memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dengan perpajakan.

Pasalnya, hal itu justru akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil, serta sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

Baca Juga: Komisi I DPR RI Akan Prioritaskan Anggaran untuk Kesehatan Prajurit

Perintah Konstitusi

Pemerintahlah, jelas Haedar, yang berkewajiban penuh menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan bagi seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi. Artinya, jika tidak menunaikannya secara optimal sama dengan mengabaikan konstitusi.

Pemerintah perlu berterimakasih kepada ormas penyelenggara pendidikan membantu meringankan beban kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya, bukan malah membebani dengan PPN.

''Jika kebijakan PPN dipaksakan diterapkan, kelak yang mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang mendominasi, sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan,'' ujarmya.

Baca Juga: LBH Advokasi Keadilan Siap Kawal Hak-hak Masyarakat

Ia mempertanyakan mau dibawa ke mana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini beban pendidikan sangat berat, lebih-lebih di era pandemi Covid-19.

Di daerah-daerah 3T pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan., Pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain, di tingkat ASEAN saja masih kalah dan berada di bawah negara tetangga.

Konsep pajak progresif lebih-lebih di bidang pendidikan, tegasnya lagi, secara ideologis menganut paham liberalisme absolut, sehingga perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotongroyong dan kebersamaan. Ia khawatir Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di masyarakat.

Haedar minta para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia. Ia tak ingin Indonesia menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Didesak Batalkan TWK

Sabtu, 18 September 2021 | 01:50 WIB

Hadapi Ledakan Mobilitas Penduduk

Sabtu, 18 September 2021 | 01:39 WIB

Polres Usulkan IPAL di Polokarto

Sabtu, 18 September 2021 | 01:28 WIB

Borobudur dan Prambanan Mulai Dibuka

Sabtu, 18 September 2021 | 01:20 WIB

Keluarga Minta Kasus Live Bunuh Diri Dibongkar

Jumat, 17 September 2021 | 21:57 WIB

WHO: Awas Lonjakan Mobilitas Warga

Jumat, 17 September 2021 | 14:18 WIB
X