PP Muhammadiyah: Jangan Diteruskan, Pajak Pendidikan Tidak Sejiwa dengan Pancasila

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 15:43 WIB
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa

Perintah Konstitusi

Pemerintahlah, jelas Haedar, yang berkewajiban penuh menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan bagi seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi. Artinya, jika tidak menunaikannya secara optimal sama dengan mengabaikan konstitusi.

Pemerintah perlu berterimakasih kepada ormas penyelenggara pendidikan membantu meringankan beban kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya, bukan malah membebani dengan PPN.

''Jika kebijakan PPN dipaksakan diterapkan, kelak yang mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang mendominasi, sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan,'' ujarmya.

Baca Juga: LBH Advokasi Keadilan Siap Kawal Hak-hak Masyarakat

Ia mempertanyakan mau dibawa ke mana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini beban pendidikan sangat berat, lebih-lebih di era pandemi Covid-19.

Di daerah-daerah 3T pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan., Pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain, di tingkat ASEAN saja masih kalah dan berada di bawah negara tetangga.

Konsep pajak progresif lebih-lebih di bidang pendidikan, tegasnya lagi, secara ideologis menganut paham liberalisme absolut, sehingga perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotongroyong dan kebersamaan. Ia khawatir Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di masyarakat.

Haedar minta para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia. Ia tak ingin Indonesia menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X