Hindari Polemik, Penggunaan Dana Haji Harus Tranparan

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:30 WIB
Anggota DPD, LaNyalla Mahmud Mattaliti. (suaramerdeka.com / dok)
Anggota DPD, LaNyalla Mahmud Mattaliti. (suaramerdeka.com / dok)

Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen.

"Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan, agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat. Apalagi memang tugas BPKH tidak mudah," tegasnya.

Di mana BPKH bertanggungjawab dalam menutupi subsidi penyelenggaraan ibadah haji, sehingga harus ada terobosan.

"Selama bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan tidak berpolemik, kita akan mendukung langkah tersebut," tukasnya.

Seperti diketahui, penggunaan Dana Haji untuk kredit mikro, telah disetujui anggota BPKH maupun dewan pengawas.

Langkah ini merupakan komitmen BPKH agar penggunaan dana haji bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BPKH sendiri harus menyediakan sekitar Rp 7 triliun dalam satu tahun, untuk menutupi subsidi penyelenggaraan haji.

Selain itu, BPKH juga harus membayar virtual account, yang tahun lalu dianggarkan Rp 2 triliun untuk jemaah.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X