Hindari Polemik, Penggunaan Dana Haji Harus Tranparan

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:30 WIB
Anggota DPD, LaNyalla Mahmud Mattaliti. (suaramerdeka.com / dok)
Anggota DPD, LaNyalla Mahmud Mattaliti. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta agar lebih transparan, sehingga, polemik seputar dana haji bisa diminimalisasi.

"Dana haji adalah dana milik umat dan transparansi sangat dibutuhkan, agar tidak memicu polemik," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (11/6).

Hal itu disampaikannya terkait langkah BPKH yang mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah.

Khususnya melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah.

Baca Juga: Mengenang Putut Wahyu Widodo, Perupa dan Artistik Suara Merdeka

"Penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukan kepada masyarakat. Bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata dia, BPKH harus lebih transparan kepada masyarakat. Hal itu agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya.

"Serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri. Masyarakat perlu penjelasan yang riil dan langsung," tandasnya.

Investasi juga menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), Sukuk Korporasi dan Surat Berharga Korporasi, dengan imbal hasil yang beragam.

Baca Juga: Kebakaran Tangki Pertamina Cilacap Dijinakkan, Butuh Waktu Berapa Lama Bisa Padam

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aniaya Teman Karaoke, 2 Pelaku Ditangkap

Jumat, 24 September 2021 | 20:12 WIB

Presiden Minta Jaga Kelestarian Penyu

Jumat, 24 September 2021 | 01:20 WIB

PTM Tak Akan Disetop

Jumat, 24 September 2021 | 01:10 WIB

Membudidayakan Klanceng agar Sejahtera

Jumat, 24 September 2021 | 01:00 WIB
X