Pajak Pendidikan Tingkatkan Angka Putus Sekolah

- Jumat, 11 Juni 2021 | 19:10 WIB
Tax Center Unikal terjunkan Relawan Pajak. (foto: ilustrasi istimewa)
Tax Center Unikal terjunkan Relawan Pajak. (foto: ilustrasi istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi Covid-19, dinilai hanya akan menambah tinggi angka putus sekolah.

Sebab, pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat.

"Sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah. Pengenaan pajak pendidikan, bisa menambah tinggi angka putus sekolah," kata anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6).

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Bupati Kebumen Geser 25 Pejabat Struktural

Seperti diketahui, pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Pada UU aslinya, jasa pendidikan masuk kategori jasa bebas PPN. Pengenaan pajak pendidikan jelas akan menurunkan angka partisipasi sekolah di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, kondisi demikian tentu paradoks dengan visi pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Oleh karenanya, politikus Partai Gerindra tersebut menolak rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pada jasa pendidikan.

Baca Juga: Alhamdulillah, Pemerintah Kota Semarang Amankan Aset Negara Senilai 94,7 Miliar Rupiah

"Apalagi, pendidikan merupakan sektor yang setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkannya. Pemerintah juga diamanatkan kewajiban untuk membiayai pendidikan warganya," tandas dia.

Pendidikan juga jelas tertuang dalam pasal 31 UUD 1945. Namun, kata dia, rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya, justru dibebankan kewajiban.

"Pemerintah yang berkewajiban membiayai, tapi justru memungut biaya pendidikan dari rakyat. Ini tentu tidak etis sekaligus bertentangan dengan konstitusi," tegasnya.

Jadi, lanjutnya, jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan membuat biaya pendidikan meningkat.

Baca Juga: Jokowi Sebut Tol Semarang-Demak Punya Keistimewaan Multipungsi

"Sehingga akan membebani masyarakat. Ini tentu akan menciptakan ketidakadilan, karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat," imbuhnya.

Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Dimana dalam UU tersebut tertulis bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif," tukasnya.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

X