Pelanggaran Masih Banyak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Harus Segera Direalisasikan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian semua pihak dan segera direalisasikan, lewat upaya bersama oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Masih adanya ribuan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak, yang merupakan generasi yang akan menentukan masa depan bangsa ini, adalah kenyataan yang memprihatinkan. Semua kita, sebagai anak bangsa harus mencegah pelanggaran hak-hak anak terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Januari 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 5.953 kasus pelanggaran hak anak terjadi pada 2021.

Baca Juga: Punya Watak Lakuning Banyu, Ini Gambaran Sosok Weton Rabu Pahing Menurut Primbon Jawa

Jumlah itu terdiri dari 2.971 kasus terkait pemenuhan hak anak dan sebanyak 2.982 kasus terkait perlindungan khusus anak.

Selain itu, KPAI juga mencatat lima provinsi dengan aduan kasus pemenuhan hak anak yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Banten, dan Jawa Tengah (Jateng).

Para pemangku kepentingan, ujar Lestari, harus segera mengambil langkah agar pemahaman terhadap pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga menjadi hal yang wajib direalisasikan dan tidak boleh diabaikan.

Sejumlah langkah tersebut harus segera direalisasikan karena ancaman terhadap hak-hak anak saat ini semakin besar, dengan fenomena peningkatan kasus tindak kekerasan seksual dan pandemi Covid-19 yang hingga kini masih berjuang menghadapi menyebarnya varian Omicron di tanah air.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 26 Januari 2022: Anak Buah Ditangkap, Irvan Kian Terpojok

Lestari sangat berharap upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk hak-hak anak, menjadi prioritas untuk dilakukan.