Agar Tak Diskriminatif, BPOM Perlu Kaji Dampak Regulasi Kebijakan Pangan

- Minggu, 23 Januari 2022 | 08:54 WIB
Kantor BPOM. (suaramerdeka.com / dok)
Kantor BPOM. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ahli teknologi pangan dan ahli polimer menyuarakan perlunya dilakukan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) yang mengakomodasi semua stakeholder

Termasuk di dalamnya analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial yang disebabkan sebelum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan kebijakan pelabelan BPA terhadap galon Polikarbonat (PC).

Pelabelan ini juga diminta agar tidak bersifat diskriminatif.

Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dedi Fardiaz, label bebas dari zat kontak pangan tidak hanya berlaku untuk kemasan berbahan PC yang mengandung Bisphenol A (BPA) saja.

Baca Juga: Disaksikan Camat dan Lurah, Siwo PWI Jateng Jinakkan Petir FC 4-2

Tapi juga produk lainnya, seperti melamin perlengkapan makan dan minum, kemasan pangan plastik polistirene (PS), kemasan pangan timbal (Pb).

Kemudian Kadmium (Cd), Kromium VI (Cr VI), merkuri (Hg), kemasan pangan Polivinil Klorida (PVC) dari senyawa Ftalat, kemasan pangan Polyethylene terephthalate (PET), kemasan pangan kertas dan karton dari senyawa Ftalat.

"Tentang migrasi dari zat kontak pangan ke produk pangan sudah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.Di sana semua jelas sekali dipaparkan,” ujar Dedi.

Karenanya, ia menyarankan agar pengujian laboratorium tidak berlaku pada kemasan pangan berbahan PC saja, tapi semua jenis kemasan pangan yang mengandung unsur zat kontak pangan.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 23 Januari 2022: Andin Mulai Tegas, Siapkan Jebakan untuk Irvan?

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X