Pengenaan PPN pada Sekolah Kontraproduktif, Ancam Upaya Pemulihan Pendidikan Nasional

- Jumat, 11 Juni 2021 | 13:15 WIB
SISWA IKUTI PRAKTEK : Siswa SMKN 3 Pekalongan mengikuti kegiatan praktek di sekolahnya. (suaramerdeka.com/Kuswandi)
SISWA IKUTI PRAKTEK : Siswa SMKN 3 Pekalongan mengikuti kegiatan praktek di sekolahnya. (suaramerdeka.com/Kuswandi)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendidikan atau sekolah, adalah kontraproduktif dan bertentangan dengan upaya memulihkan dampak pandemi pada sektor ini.

Biaya pendidikan yang akan semakin tinggi  dapat mengancam upaya Indonesia untuk memajukan sumber daya manusianya.

Di tengah-tengah persoalan akses maupun mutu pendidikan yang tidak merata, peningkatan dropout dan penurunan kemampuan belajar, pengenaan pajak PPN ini akan semakin mempersempit akses kepada pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.

Baca Juga: Fotonya Banyak Dipakai untuk Promosi, Ini Tanggapan Manajemen BTS

“Dampak pandemi pada sektor pendidikan seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum pengenaan PPN ini benar-benar diberlakukan,” jelas Nadia.

Banyak sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta berbiaya rendah, sudah sulit untuk bertahan di tengah pandemi yang berkepanjangan.

Baik sekolah gurunya sangat bergantung kepada pendapatan orang tua murid yang kini banyak terganggu dalam kondisi sulit seperti sekarang ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021 memperlihatkan ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kemendikbudristek: Satuan Pendidikan Harus Layani PTM Terbatas dan PJJ

Sebanyak 1,62 juta penduduk di antaranya menganggur akibat Covid-19 dan sebanyak 1,11 juta orang tidak bekerja karena pandemi.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X