Para Legislator Harus Memiliki Pemahaman yang Utuh untuk Mempercepat Lahirnya UU TPKS

- Selasa, 18 Januari 2022 | 14:10 WIB
Lestari Moerdijat: legislator perlu pemahaman untuk segera mewujudkan UU TPKS..(foto: dok Lestari Moerdijat)
Lestari Moerdijat: legislator perlu pemahaman untuk segera mewujudkan UU TPKS..(foto: dok Lestari Moerdijat)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Upaya memberi pemahaman yang utuh untuk mempercepat lahirnya Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus terus dilakukan, agar tujuan memberi kepastian hukum dan melindungi korban pada tindak kekerasan seksual bisa terwujud dengan hadirnya UU TPKS.

Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat mengatakan semangat para legislator memang terkesan menggebu untuk memasukkan sejumlah usulan pada RUU TPKS, dalam menyikapi maraknya tindak kekerasan seksual di masyarakat.

Bahkan sejumlah pihak berharap memasukkan aspek kesusilaan juga diatur dalam RUU TPKS. Padahal, RUU TPKS dirancang untuk melindungi korban dari aspek yang lebih luas lagi yaitu aspek kemanusiaan.

Baca Juga: Tidak Setuju Nusantara Jadi Nama Ibu Kota baru, Fadli Zon: Usul Saya Langsung Saja ‘Jokowi’

Menjelang pelaksanaan Rapat Paripurna yang direncanakan Selasa, 18 Januari 2022 untuk memutuskan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR, menurut Lestari, perlu dukungan pemahaman yang utuh dari para legislator.

"Sejumlah pihak memang belum sepenuhnya memahami secara utuh terkait pasal-pasal pada RUU TPKS, sehingga perlu ada upaya untuk memberi pemahaman kepada sejumlah pihak," kata Lestari.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, meletakkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan dapat mengakibatkan degradasi derajat tindakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian hanya meletakkan kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan moralitas.

Baca Juga: Imbas Lonjakan Kasus Covid-19, 39 Sekolah di Jakarta Ditutup

Memasukkan norma-norma kesusilaan dalam RUU TPKS misalnya, jelas Lestari, akan berdampak norma tersebut malah tidak mampu menjangkau perlindungan terhadap korban sehingga berdampak pada melemahnya upaya penyelesaian secara hukum.

Apalagi, tambahnya, tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti tindak pidana kekerasan seksual.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X