Percepatan Pembahasan RUU TPKS, Perlu Banyak Langkah Strategis

- Senin, 17 Januari 2022 | 07:15 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (MPR RI)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (MPR RI)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama Pemerintah merupakan langkah strategis.

Langkah serupa harus sering dilakukan mengingat tahun ini ada 40 RUU yang masuk daftar Prolegnas, selain RUU TPKS.

Wakil Ketua MPR RI, bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat mengatakan dengan pemahaman yang baik dari para anggota Baleg terhadap RUU TPKS peluang percepatan RUU TPKS menjadi undang-undang cukup besar.

"Menugasi Baleg untuk membahas RUU TPKS bersama Pemerintah merupakan langkah strategis, karena setidaknya Baleg sudah memahami detail RUU TPKS saat melakukan harmonisasi," kata Lestari Moerdijat, Minggu 16 Januari 2022.

Baca Juga: Banjir di Kabupaten Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Rugi Rp 12 Miliar

Lestari menambahkan, untuk menuntaskan seluruh RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas itu, perlu lebih banyak lagi langkah-langkah strategis dalam proses legislasi.

Menurut Lestari, kesiapan para legislator untuk menciptakan dan melakukan langkah strategis untuk mempercepat proses legislasi sangat diperlukan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pembahasan sejumlah RUU yang bertujuan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dan sejumlah RUU lainnya juga bisa segera diproses dengan menerapkan upaya-upaya percepatan.

Deretan 40 RUU yang terdaftar dalam Prolegnas, ujar Lestari, jangan sampai hanya menjadi etalase yang memajang banyak RUU tanpa mampu diproses menjadi undang-undang yang dibutuhkan masyarakat luas.***

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X