Warga Pudakpayung Pertanyakan Alasan BPN Kota Semarang Tidak Memberikan Sertifikat PTSL

- Jumat, 7 Januari 2022 | 20:00 WIB
Sejumlah warga Pudakpayung menunjukkan bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP). (Foto/dok)
Sejumlah warga Pudakpayung menunjukkan bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP). (Foto/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sejumlah warga di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang mempertanyakan sikap pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang yang masih menahan sertifikat PTSL milik sejumlah warga Pudakpayung.

Padahal sertifikat PTSL tersebut sudah jadi bersamaan dengan puluhan sertifikat PTSL warga Pudakpayung lainnya yang sudah diberikan beberapa pekan lalu.

Di sisi lain warga juga sudah melunasi biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang taat hukum.

Baca Juga: Corona Covid-19 Makin Merebak, Pemerintah Gerak Cepat Larang Pergi Luar Negeri, Ini Isi Aturan Lengkapnya

Keengganan pihak BPN Kota Semarang memberikan sertifikat PTSL sejumlah warga Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang menimbulkan kecurigaan warga yang belum mendapatkan sertifikat PTSL tersebut.

Warga menduga ada oknum di BPN Kota Semarang yang bermain mata dengan Yayasan Sapta Prastya Semarang.

Diketahui sejumlah warga Pudakpayung, Banyumanik berselisih dengan pihak Yayasan Sapta Prastya Semarang yang dianggap warga mengklaim kepemilikan sebagian tanah di Pudakpayung.

Warga tersebut, yakni Iksan Sebastian, Tuminah, Trisno, Sriyono dan Yeni Dwi A. Mereka merupakan warga RT 8 RW 12 Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang.

Salah satu warga Sriyono (41), mengatakan telah membayar biaya BPHTP yang semula Rp 11, 4 jutaan, mendapatkan diskon 40 persen menjadi Rp 8,3 jutaan.

"Iya benar sertifikat masih ditahan BPN Kota Semarang dan belum tau kapan akan diserahkan kepada warga," kata Sriyono, Jumat 7 Januari 2022.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X