27 Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi

- Selasa, 4 Januari 2022 | 22:07 WIB
Foto: Mahkamah Konstitusi
Foto: Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Anggota diaspora Indonesia yang bergabung dalam kelompok diskusi Forum Tanah Air (FTA) secara resmi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan diaspora tersebut terkait ambang batas presidential threshold (PT) 20 persen agar dihapus menjadi nol persen.

Diaspora Indonesia yang mengajukan judicial review (JR) tersebar di 12 negara di beberapa benua, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia. Total ada 27 diaspora yang menggugat PT 20 persen.

Baca Juga: Makin Seru, Simak Bocoran Sinopsis Layangan Putus Episode 9 Full. Akankah Kinan Gugat Cerai Aris?

Juru bicara pemohon, Tata Kesantra dalam ketika dikonfirmasi suaramerdeka.com mengatakan, ide pengajuan judicial review (JR) ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum FTA.

Menurutnya, PT 20 persen membatasi munculnya calon-calon presiden dan menghambat demokrasi.

Lebih lanjut, Tata menambahkan tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden.

Permohonan judicial review tersebut diajukan pada hari Jumat 31 Desember 2021, kemudian dibuat dan ditandatangani oleh panitera MK pada hari Senin, 3 Januari 2022.

Baca Juga: Makin Seru, Simak Bocoran Sinopsis Layangan Putus Episode 9 Full. Akankah Kinan Gugat Cerai Aris?

Perlu diketahui, aturan tentang presidential threshold termaktub dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam pasal 222 aturan itu, mengatur pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, minimal didukung 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X