Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan, Presiden: Tak Ada Toleransi bagi yang Lambat

JAKARTA, suaramerdeka.com - Segenap jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah diminta terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Soal peningkatan pelayanan publik disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar pelayanan publik, Rabu 29 Desember secara virtual.

“Tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menegaskan, situasi terus berubah oleh karena itu para penyelenggara pelayanan publik tidak boleh cepat berpuas diri dengan pelayanan yang telah diberikan.

Baca Juga: Pemerintah Gelar Operasi Pasar Stabilisasi Harga Pangan di Akhir Tahun

Penyelenggara pelayanan publik pun tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, melainkan harus segera mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja.

“Orientasinya harus hasil, untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan agar instansi pemerintah membangun paradigma melayani, mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

“pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antarlembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja,” imbuhnya.

Baca Juga: Video Klip 'Yang Terdalam' Diremake Noah, Sosok Bapak Ini Menua bersama Lagu

Menutup pernyataannya, Presiden pun menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara,” tandasnya.***