Buntut Kasus Pencabulan, Pendirian Ponpes di Jabar Diperketat

BANDUNG, suaramerdeka.com - Menyusul kasus pencabulan atas belasan santriwati di Kota Bandung yang menyedot perhatian, pendirian pondok pesantren (Ponpes) di Jabar bakal benar-benar diperketat.

Persyaratanya di antaranya melibatkan kiai dan ormas keagaamaan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah pihak yang tak kompeten mendirikan pesantren.

"Kita ingin lebih spesifik, gurunya siapa, dan jangan sampai sanad tak jelas, tiba-tiba saja bisa mendirikan pesantren," jelas Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum usai menggelar Silaturahmi Ulama dan Ajeng Se-Jabar di Gedung Sate Bandung, Jumat (17/12).

Baca Juga: Varian Omicron Potensi Bengkakkan Anggaran, Menkeu: Kita Harus Sedikit Berhati-hati

Menurut dia, kehadiran mereka dalam dewan pengawas pesantren itu diharapkan bisa menghadirkan pesantren yang bisa dipertanggungjawabkan dalam operasionalnya termasuk dari sisi keilmuan.

Pihaknya pun menjanjikan akan lebih mengoptimalkan keberadaan Perda Pesantren. Untuk itu, melalui turunannya berupa Pergub bisa lebih merumuskannya secara detail sehingga benar-benar mampu menghadirkan kemaslahatan.

Baca Juga: 5 Member dan Eks JKT 48 Paling Berbakat, Mana Favoritmu?

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Adib menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut sejumlah kesepakatan terjalin dalam rangka menjaga marwah pesantren termasuk izin pendirian.

"Belakangan banyak berdiri pesantren baru yang beragam tipe sehingga perlu ada peguatan dari izin pendirian dengan melibatkan kiai dan ormas keagamaan sebagai bentuk kontrol dari masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu, langkah tersebut dibarengi pula dengan penguatan peran evaluasi dan monitoring mengingat adanya payung hukum berupa Perda Pesantren.

Baca Juga: Sering Muncul di Serial Drakor, 3 Jenis Makanan Ini Menyehatkan Tubuh

"Dengan demikian, perjalanan pesantrennya on the track, tak menyimpang dari tujuan awal. Pesantren benar-benar jadi taffakuh fiddin, tempat mendalami ilmu agama," katanya.

Sedangkan Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei mengharapkan langkah tersebut bisa makin meningkatkan fungsi dan peran pesantren terutama dalam pembinaan akhlak bangsa.

"Ini bukan mengawasi tapi lebih kepada meningkatkan kehadiran elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan mengawal kehidupan kemanusiaan dan akhlak pesantren, jadi kita harapkan bisa saling memahami," jelasnya.