Bandara Jenderal Ahmad Yani dan Kejati Jateng Kerja Sama Pengelolaan Penyelesaian Permasalahan Hukum

- Rabu, 15 Desember 2021 | 07:45 WIB
Kerja sama antara Angkasa Pura I dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (suaramerdeka.com /dokumentasi Humas Bandara Jenderal Ahmad Yani)
Kerja sama antara Angkasa Pura I dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (suaramerdeka.com /dokumentasi Humas Bandara Jenderal Ahmad Yani)

SEMARANG, suaramerdeka.com - PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang melakukan kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kerja sama Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah merupakan upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

Selain itu, juga meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum baik di dalam Pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non Litigasi).

General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang, mengatakan, pada proses pengelolaan sangat mungkin mengalami berbagai jenis kendala, baik dalam bidang pelayanan, operasional bandara, maupun hukum.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Semarang 14 Desember 2021: Berawan, Ada Potensi Diguyur Hujan Berintensitas Ringan

Jadi dalam rangka penanganan penyelesaian permasalahan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, tentunya PT Angkasa Pura I (Persero) memerlukan bantuan penanganan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

"Semoga dengan adanya kesepakatan bersama ini, jika terdapat permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, PT Angkasa Pura I (Persero) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dapat bersama-sama bersinergi dalam penyelesaiannya," kata Hardi Ariyanto, Senin, 13 Desember 2021.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dr Priyanto, SH, MH menyampaikan kehadiran Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili BUMN/BUMD lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus, guna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi atau perkara yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X