KPK Jangan Remehkan Korupsi Kepala Desa, Pengamat: Tetap Berikan Dampak Kerugian

- Senin, 6 Desember 2021 | 07:30 WIB
Ilustrasi korupsi./Pixabay/mohamed_hasan (Amelia Hapsari)
Ilustrasi korupsi./Pixabay/mohamed_hasan (Amelia Hapsari)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat politik digital Bambang Arianto, menilai korupsi kepala desa tidak boleh dianggap remeh.

Hal itu terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata yang menyatakan bahwa kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi cukup mengembalikan uang tanpa harus dipenjara lewat putusan pengadilan.

Padahal menurut peneliti di Institute for Digital Democracy (IDD), korupsi meskipun di level perdesaan tetap bagian dari tindak pidana korupsi.

"Terlebih praktik korupsi desa tentu akan memberikan dampak kerugian terhadap masyarakat desa. Jadi bukan hanya dinilai besaran atau kecilnya nilai uang yang dikorupsi," kata dia.

Baca Juga: Korban Meninggal Dunia Akibat Erupsi Gunung Semeru Bertambah Menjadi 14 Orang

Selain itu, merujuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 4 UU Tipikor juga telah diatur bahwa pengembalian kerugian negara tidak bisa menghapus pidana seseorang.

Artinya pimpinan KPK harus berhati-hati dan tidak asal bunyi dalam memberikan pernyataan terkait korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.

Sebab, pernyataan ini tentu akan merusak upaya membangun semangat antikorupsi di level perdesaan.

"Terlebih saat ini banyak simpul masyarakat sipil yang tengah berjuang mendorong agar pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran dan tentunya bisa lebih transparan," kata Bambang.

Baca Juga: Jelang Pensaga 2021, SMA Negeri 3 Semarang Rilis Trailer Pentas Seni dan Aksi

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ikadin : Profesi Advokat Wajib Junjung Kode Etik

Rabu, 28 September 2022 | 15:40 WIB
X