Kelompok Difabel Perlu Dioptimalkan dalam Ruang Inklusif Pembangunan Desa

- Kamis, 2 Desember 2021 | 09:48 WIB
Penyandang disabilitas. (Tim SMcom04)
Penyandang disabilitas. (Tim SMcom04)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan untuk menjadikan pembangunan desa sebagai ruang yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mengoptimalkan kemampuan kelompok difabel.

Hal itu dikatakan Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuju Desa Inklusi Melalui Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 1 Desember 2021.

"Negara harus menciptakan langkah dan sistem yang terpadu dalam pembangunan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal," kata Lestari Moerdijat.

Menurut Lestari, menuju Indonesia Emas, semua harus melakukan pembangunan dengan banyak strategi yang diterapkan untuk memastikan seluruh anggota masyarakat ikut dan berpartisipasi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional hingga ke tingkat desa.

Baca Juga: Kelinci Hewan Rentan dan Butuh Perhatian Lebih, Apa Saja?

Salah satu strategi itu adalah pembangunan inklusif yang mengakomodasi kelompok difabel dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak, seperti tercantum dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dimungkinkan menjadi aktor dalam pembangunan.

Staf Ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Bito Wikantosa mengungkapkan, desa inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalankan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.

Menurut Bito, saat ini pemerintah sedang melakukan pengembangan percontohan desa inklusif, yang targetnya adalah 640 desa di 160 kabupaten dan 33 provinsi yang berlangsung mulai dari 2021 hingga 2024 melalui Program P3PD yang dikelola melalui mekanisme kerja sama Kemendesa PDTT, Bappenas dan Kemendagri.

Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas, Sumedi Andono Mulyo berpendapat, optimalisasi dana desa dalam pembangunan desa harus berbasis keadilan dan berkelanjutan.

Baca Juga: Bupati Demak Ajukan Raperda Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gita Amperiawan Jadi Dirut DI yang Gres

Jumat, 28 Januari 2022 | 00:13 WIB
X