Hindari Penyalahgunaan, RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Segera Disahkan

- Rabu, 1 Desember 2021 | 07:15 WIB
Ilustrasi pencurian data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi pencurian data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Survei Center for Digital Society (CfDS) menyebutkan 99,5 persen masyarakarat Indonesia memandang perlu perlindungan data pribadi.

Mereka khawatir data menjadi sasaran pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan.

Paska Darmawan dari CfDS mengungkapkan survei berlangsung pada 21 Oktober hingga 1 November 2021, dengan melibatkan 2.401 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 13-80 tahun.

Berdasarkan penelitian tersebut, selain ada yang menganggap penting ternyata terdapat lebih dari seperempat masyarakat (28,6 persen) tidak mengetahui tentang RUU PDP.

Baca Juga: Lindungi Investor, BEI Terapkan Fitur Baru Sistem Perdagangan Bursa

Dengan maraknya berbagai kasus pencurian data pribadi oleh instansi pemerintah maupun korporasi, sebanyak 98,2 persen warga setuju RUU PDP disahkan.

Mayoritas responden, 99,7 persen, meyakini pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia.

''Namun pada kenyataannya, sebesar 14,9 persen responden tidak percaya dengan kemampuan pemerintah mengelola dan menjaga keamanan data pribadi.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang meyakini pemerintah wajib menjamin keamanan data pribadi masyarakat tetapi menyangsikan kemampuan pemerintah saat ini,'' papar Paska.

Baca Juga: Hari AIDS Sedunia: Begini Sejarah, Tema dan Maknanya

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sempat Jadi Sultan, Warga Kampung Miliarder Kini Galau

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:55 WIB
X