Selamatkan BUMN, Fahri Hamzah: Perlu Privatisasi oleh UMKM

- Jumat, 11 Juni 2021 | 10:14 WIB
Gelora Talks BUMN (suaramerdeka.com/dok)
Gelora Talks BUMN (suaramerdeka.com/dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Upaya untuk menyelamatkan keberadaan BUMN, memerlukan evaluasi secara menyeluruh. Salah satunya adalah dengan melakukan privatisasi.

"Yakni dengan syarat kepemilikan BUMN strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia, yang telah mengenal seluk beluk dari satu BUMN tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah di Gelora Media Center, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/6) petang.

Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks bertema 'BUMN, Apa Masalah dan Solusinya.' Menurutnya, penyelamatan BUMN perlu diprioritaskan, diprivatisasi dan diambilalih oleh UMKM atau serikat karyawannya.

Baca Juga: Pefindo Menaikkan Peringkat KB Bukopin Menjadi AAA

"Jual saja. Nanti mereka mau kerjasama dengan siapa atau pinjam dengan bank. Itu urusan mereka," ujarnya.

Dikatakan, pendirian BUMN yang bertujuan untuk penguatan perekonomian negara, dalam beberapa tahun terakhir justru kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Pasalnya, banyak BUMN yang bangkrut dan justru menjadi beban negara.

"Terakhir, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia yang diambang kebangkrutan. Sebab, Garuda harus menanggung beban biaya dan pengeluaran lebih besar dari pendapatannya," tandas mantan Wakil Ketua DPR tersebut.

Baca Juga: Prospek Ekonomi Digital Indonesia Sangat Baik, Berpotensi Tumbuh 8 Kali Lipat Tahun 2030

Dia menambahkan, tidak ada teori yang bisa membenarkan karyawan perusahaan negara sejahtera. Terutama jika konsepnya masih menggunakan pendekatan dikuasai negara.

"Karena dikuasai negara adalah politik. Oleh karena itu, kehadiran negara harus dibatasi pada soal-soal yang memang tidak bisa dilakukan oleh BUMN," tegasnya.

Tidak Sanggup

Dalam kesempatan itu Fahri mengatakan, negara tidak akan sanggup mengelola bisnis. Karena hingga saat ini, negara masih menggunakan pendekatan kekuasaan dalam pengelolaannya.

Baca Juga: Menag Janji Bahas Haji 2022 Lebih Awal, Berharap Kondisi Jauh Lebih Baik

Sebagai contoh adalah dalam penempatan direksi BUMN. Dimana yang diprioritaskan mengisi jabatan direksi adalah orang-orang yang dianggap telah membantu atau berjasa ikut memenangkan dalam perebutan kekuasan saat pemilu.

Sementara Sekretaris Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, perampingan jumlah BUMN menjadi solusi terbaik. Hal itu agar pendirian perusahaan negara yang tujuannya untuk penguatan perekonomian, dapat tercapai.

"Saat ini, kami terus memetakan mana saja BUMN yang dianggap perlu dibubarkan untuk mencapai jumlah ideal dari perusahaan negara. Nanti kita targetkan hanya sekitar 42-43 BUMN saja," ungkapnya.

Baca Juga: Presiden minta Vaksinasi Covid-19 Massal Terus Dilakukan, Cakupan Lebih Banyak

Pihaknya juga telah menetapkan kebijakan untuk tidak lagi menyuntikkan dana segar atau modal dalam bentukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sakit. Misalnya seperti yang dialami maskapai Garuda Indonesia saat ini.

"Untuk Garuda saja kita berpikir ulang untuk PMN. Kita harus berani ekstrem. Kita harus berani menelan pil pahit, tapi pada akhirnya untuk kesehatan kita semua," ucapnya.

Sebab menurutnya, jangan sedikit-sedikit PMN. Adapun Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha menampik sakitnya maskapai Garuda Indonesia hingga di ambang kebangkutan karena by design.

"By design? Saya rasa tidak ada yang merekayasa untuk merontokkan Garuda. Yang ada memang kejadian secara alami terjadi," tukasnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X