UU Cipta Kerja Tidak Ada yang Dibatalkan, Jokowi: Materi dan Substansi Tetap Berlaku

- Senin, 29 November 2021 | 13:24 WIB
Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. (bisnis.tempo.co)
Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. (bisnis.tempo.co)


SUARAMERDEKA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat pernyataan bahwa tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada Senin, 29 November 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dan seluruh turunan aturannya masih berlaku.

Jokowi juga menyebutkan MK memberi waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk membenahi aturan tersebut.

Baca Juga: Kopassus – Brimob Bentrok di Timika, Polisi: Dipicu Harga Rokok

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu memastikan putusan MK mengenai UU Cipta Kerja tidak berpengaruh pada proses investasi. Ia juga meminta para pelaku usaha dan investor untuk tidak khawatir.

Seluruh investasi yang sudah berjalan atau sedang diproses tetap bisa dilanjutkan. Jokowi menuturkan bahwa pemerintah menjamin keamanan dalam investasi.

Baca Juga: PPKM Level 3 Selama Nataru, Ini 10 Aturan yang Harus Diperhatikan

Presiden ke-7 RI itu menyatakan pemerintah menghormati keputusan MK dan akan segera menjalankan putusan dari Mahkamah.

“Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnua,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X