Sekolah Swasta dan Bimbel Bakal Kena PPN

Red
- Jumat, 11 Juni 2021 | 01:40 WIB
SM/dok - Achmad Baidowi
SM/dok - Achmad Baidowi

Draf RUU tentang Perpajakan

 

JAKARTA -Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Mereka yang terkena adalah sekolah swasta, dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi serta bimbingan belajar (bimbel).

Hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tersebut tertuang dalam Pasal 4Adraf RUU Revisi UU No 6/1983.

Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Adapun jasa pendidikan yang dimaksud sesuai dengan PMK 011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai antara lain PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbingan belajar.

Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri juga bakal dikenai PPN. Draf RUU KUP ini sebelumnya telah menuai kritik. Salah satunya datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

”Ini baru draf di RUU KUP(Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Makanya sebelum draf RUU diajukan ke DPR, sebaiknya dirapikan dulu mengingat hal tersebut memberatkan masyarakat. Ini juga mengesankan pemerintah tidak ada cara lain untuk menggenjot di sektor pajak,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek, Kamis (10/6).

Anggota Komisi VI DPR itu menyebut pandemi Covid-19 membuat ekonomi masyarakat lesu. Rencana PPN 12 persen, ditegaskan Awiek, bukan bakal membantu stimulus ekonomi, tetapi malah menjerat rakyat. Senada, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda juga menyayangkan rencana tersebut.

Wacana ini dinilai akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan. ”Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi,” kata Syaiful Huda, Kamis (10/6).

Dirinya memahami pemerintah berusaha memperluas sektor objek pajak di Indonesia. Namun, Huda mengingatkan pemerintah untuk hati-hati memasukkan sektor pendidikan ke dalam objek pajak.

”Kami memahami jika 85% pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukkan sektor Pendidikan sebagai objek pajak,” ucapnya. Lebih lanjut Huda mengatakan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memang sebagian dilakukan oleh kalangan swasta.

Bahkan, ada sebagian dari penyelenggara pendidikan memasang tarif mahal karena kualitas kurikulum maupun saranaprasarana penunjangnya. Meski demikian, secara umum sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana ataupun lemahnya potensi ekonominya.

”Kami belum mengukur secara presisi dampak dari kebijakan tersebut, namun saat ini hal tersebut membuat kami mengkhawatirkan implikasinya,” imbuhnya. Elite PKB ini menilai kurang tepat jika sektor pendidikan dijadikan objek pajak.

Menurut Huda, sistem Universal Service Obligation (USO) akan lebih tepat digunakan untuk memeratakan akses pendidikan. Dirinya berharap pemerintah duduk bersama Komisi X DPR RI membahas persoalan ini agar ditemukan solusi bersama. Kementerian Keuangan, menurut Huda, bisa datang ke Komisi X untuk memberikan alasan, rasionalisasi, dan dampak jika PPN jasa pendidikan benar-benar dilaksanakan.

”Agar tidak menjadi polemik dan kontraproduktif, kita mengharapkan penjelasan pemerintah atas isu ini,” tutupnya. Terkait kritik yang mencuat, pemerintah memberikan penjelasan terkait rencana pemungutan PPN pada jasa pendidikan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, langkah tersebut sebagai upaya untuk mengurangi distorsi.

Dia mencontohkan, pada sembako yang dibebaskan PPN. Pembebasan PPN itu juga dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu sehingga tidak adil. ”Jadi intinya akan mengurangi distorsi, itu dulu kita pahami.

Jadi tadi contohnya beras, ada yang beli beras premium, beli beras Bulog kok sama aja nggak bayar PPN, nggak adil. Ada yang bisa beli daging segar kualitas wagyu, daging segar di pasar tradisional, sama ini nggak kena PPN, ya nggak adil,” kata Yustinus.

Hal serupa juga terjadi pada jasa pendidikan. Sekolah yang gratis dan sekolah yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) sama-sama dibebaskan PPN. ”Jadi ini bukan hubungan soal gratis atau tidak gratis, tapi bagaimana sebaiknya yang dikonsumsi, atau dimanfaatkan kelompok masyarakat yang mampu itu dikenai PPN. Tujuannya untuk mengompensasi justru.

Supaya ini bisa dipakai untuk menyubsidi, belanja publik yang tidak mampu,” terangnya. Dia menuturkan, pengenaan pajak ini akan lebih menyasar pada sekolah yang berorientasi pada keuntungan. Sebab, sekolah negeri selama ini sudah gratis sehingga tidak dikenai PPN.

”Jadi profit oriented dan konsumsi oleh kelompok masyarakat mampu, lebih fair kalau dikenai PPN. Bahwa nanti tarifnya itu, itu bisa dibuat skema. Kita punya ruang multitarif sekarang bisa 5%, tidak 10 tidak 12, tapi 5%. Atau mungkin untuk yang kelompok lebih rendah bisa dengan nilai lain yang 1%. Saya rasa ruang itu disediakan,” paparnya.

Namun, rencana pemungutan pajak ini masih panjang. Rencana tersebut hingga saat ini belum dibahas dengan DPR. Dia mengatakan, rancangan tersebut perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi justru untuk bersiap. Itu bukan berarti serta-merta diterapkan saat pandemi.

Paradoks

Kritik juga dilontarkan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). Semula menilai pemerintah bertindak paradoks jika memajaki sekolah, dari SD hingga SMA. Semula P2G menduga bahwa jasa pendidikan yang dimaksud dalam draf RUU Revisi UU No 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah pendidikan nonformal, seperti jasa bimbingan belajar.

”Yang dikenai pajak ternyata juga lembaga pendidikan sekolah formal seperti PAUD, SD, SMA/SMK/MA,” kata Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim. Pihaknya menolak sebab sekolah, dari SD hingga SMA merupakan tanggung jawab negara. Aturan ini tertuang dalam UUD 1945. ”SD, SMP itu kan dananya juga dari pemerintah. Yang swasta juga demikian. Kan ada dana BOS.

Tidak mungkin memajaki SD, SMP, SMA. Karena itu tanggung jawab negara. Ada dalam Pasal 31 UUD 1945,” ujarnya. Kendati demikian, Satriawan menilai kutipan pajak kepada lembaga yang bergerak di jasa pendidikan ini juga tak pantas.

Sebab, lembaga tersebut juga bergerak untuk memajukan kehidupan bangsa lewat pendidikan. ”Bagi saya pendidikan nonformal pun dipajaki juga tidak pantas, karena lembaga pendidikan nonformal juga memberikan jasa untuk memajukan kehidupan bangsa,” tuturnya.

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Prof Rustono turut menyayangkan wacana pengutipan pajak terhadap sektor pendidikan. Bila aturan tersebut diberlakukan, swasta pasti akan menjerit. ”Padahal swasta itu membantu pemerintah mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan,” kata Rustono.

Pemerintah, lanjutnya, harus berterima kasih kepada swasta. Pemerintah tidak mampu mendirikan dan menyelenggarakan sekolah, lalu swasta membantu mendirikan dan menyelenggarakan sekolah.

”Kalau swasta tidak mau membantu pemerintah pasti generasi muda akan lebih dari separuh yang tidak sekolah,” tuturnya. Dia pun mengungkapkan, ketidak setujuan tersebut, juga datang dari kalangan pendidikan dan tokoh masyarakat.

''Sudah banyak respons dan didiskusikan di kalangan pendidikan dan tokoh masyarakat. Isinya mereka tidak setuju,” tambahnya. Dia pun meminta agar kekeliruan dalam RUU tersebut segera diperbaiki. ”Semoga kekeliruan dalam RUU segera diperbaiki,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menikmati Siaran TV Digital, Begini Caranya

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:37 WIB
X