Sekolah Swasta dan Bimbel Bakal Kena PPN

Red
- Jumat, 11 Juni 2021 | 01:40 WIB
SM/dok - Achmad Baidowi
SM/dok - Achmad Baidowi

”Jadi profit oriented dan konsumsi oleh kelompok masyarakat mampu, lebih fair kalau dikenai PPN. Bahwa nanti tarifnya itu, itu bisa dibuat skema. Kita punya ruang multitarif sekarang bisa 5%, tidak 10 tidak 12, tapi 5%. Atau mungkin untuk yang kelompok lebih rendah bisa dengan nilai lain yang 1%. Saya rasa ruang itu disediakan,” paparnya.

Namun, rencana pemungutan pajak ini masih panjang. Rencana tersebut hingga saat ini belum dibahas dengan DPR. Dia mengatakan, rancangan tersebut perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi justru untuk bersiap. Itu bukan berarti serta-merta diterapkan saat pandemi.

Paradoks

Kritik juga dilontarkan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). Semula menilai pemerintah bertindak paradoks jika memajaki sekolah, dari SD hingga SMA. Semula P2G menduga bahwa jasa pendidikan yang dimaksud dalam draf RUU Revisi UU No 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah pendidikan nonformal, seperti jasa bimbingan belajar.

”Yang dikenai pajak ternyata juga lembaga pendidikan sekolah formal seperti PAUD, SD, SMA/SMK/MA,” kata Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim. Pihaknya menolak sebab sekolah, dari SD hingga SMA merupakan tanggung jawab negara. Aturan ini tertuang dalam UUD 1945. ”SD, SMP itu kan dananya juga dari pemerintah. Yang swasta juga demikian. Kan ada dana BOS.

Tidak mungkin memajaki SD, SMP, SMA. Karena itu tanggung jawab negara. Ada dalam Pasal 31 UUD 1945,” ujarnya. Kendati demikian, Satriawan menilai kutipan pajak kepada lembaga yang bergerak di jasa pendidikan ini juga tak pantas.

Sebab, lembaga tersebut juga bergerak untuk memajukan kehidupan bangsa lewat pendidikan. ”Bagi saya pendidikan nonformal pun dipajaki juga tidak pantas, karena lembaga pendidikan nonformal juga memberikan jasa untuk memajukan kehidupan bangsa,” tuturnya.

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Prof Rustono turut menyayangkan wacana pengutipan pajak terhadap sektor pendidikan. Bila aturan tersebut diberlakukan, swasta pasti akan menjerit. ”Padahal swasta itu membantu pemerintah mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan,” kata Rustono.

Pemerintah, lanjutnya, harus berterima kasih kepada swasta. Pemerintah tidak mampu mendirikan dan menyelenggarakan sekolah, lalu swasta membantu mendirikan dan menyelenggarakan sekolah.

”Kalau swasta tidak mau membantu pemerintah pasti generasi muda akan lebih dari separuh yang tidak sekolah,” tuturnya. Dia pun mengungkapkan, ketidak setujuan tersebut, juga datang dari kalangan pendidikan dan tokoh masyarakat.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menikmati Siaran TV Digital, Begini Caranya

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:37 WIB
X