Sekolah Swasta dan Bimbel Bakal Kena PPN

Red
- Jumat, 11 Juni 2021 | 01:40 WIB
SM/dok - Achmad Baidowi
SM/dok - Achmad Baidowi

Dirinya memahami pemerintah berusaha memperluas sektor objek pajak di Indonesia. Namun, Huda mengingatkan pemerintah untuk hati-hati memasukkan sektor pendidikan ke dalam objek pajak.

”Kami memahami jika 85% pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukkan sektor Pendidikan sebagai objek pajak,” ucapnya. Lebih lanjut Huda mengatakan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memang sebagian dilakukan oleh kalangan swasta.

Bahkan, ada sebagian dari penyelenggara pendidikan memasang tarif mahal karena kualitas kurikulum maupun saranaprasarana penunjangnya. Meski demikian, secara umum sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana ataupun lemahnya potensi ekonominya.

”Kami belum mengukur secara presisi dampak dari kebijakan tersebut, namun saat ini hal tersebut membuat kami mengkhawatirkan implikasinya,” imbuhnya. Elite PKB ini menilai kurang tepat jika sektor pendidikan dijadikan objek pajak.

Menurut Huda, sistem Universal Service Obligation (USO) akan lebih tepat digunakan untuk memeratakan akses pendidikan. Dirinya berharap pemerintah duduk bersama Komisi X DPR RI membahas persoalan ini agar ditemukan solusi bersama. Kementerian Keuangan, menurut Huda, bisa datang ke Komisi X untuk memberikan alasan, rasionalisasi, dan dampak jika PPN jasa pendidikan benar-benar dilaksanakan.

”Agar tidak menjadi polemik dan kontraproduktif, kita mengharapkan penjelasan pemerintah atas isu ini,” tutupnya. Terkait kritik yang mencuat, pemerintah memberikan penjelasan terkait rencana pemungutan PPN pada jasa pendidikan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, langkah tersebut sebagai upaya untuk mengurangi distorsi.

Dia mencontohkan, pada sembako yang dibebaskan PPN. Pembebasan PPN itu juga dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu sehingga tidak adil. ”Jadi intinya akan mengurangi distorsi, itu dulu kita pahami.

Jadi tadi contohnya beras, ada yang beli beras premium, beli beras Bulog kok sama aja nggak bayar PPN, nggak adil. Ada yang bisa beli daging segar kualitas wagyu, daging segar di pasar tradisional, sama ini nggak kena PPN, ya nggak adil,” kata Yustinus.

Hal serupa juga terjadi pada jasa pendidikan. Sekolah yang gratis dan sekolah yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) sama-sama dibebaskan PPN. ”Jadi ini bukan hubungan soal gratis atau tidak gratis, tapi bagaimana sebaiknya yang dikonsumsi, atau dimanfaatkan kelompok masyarakat yang mampu itu dikenai PPN. Tujuannya untuk mengompensasi justru.

Supaya ini bisa dipakai untuk menyubsidi, belanja publik yang tidak mampu,” terangnya. Dia menuturkan, pengenaan pajak ini akan lebih menyasar pada sekolah yang berorientasi pada keuntungan. Sebab, sekolah negeri selama ini sudah gratis sehingga tidak dikenai PPN.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menikmati Siaran TV Digital, Begini Caranya

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:37 WIB
X