Pengujian Formil UU Cipta Kerja, Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK

- Jumat, 26 November 2021 | 11:12 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly saat Konferensi Pers secara hybrid. (suaramerdeka.com / ekon.go.id)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly saat Konferensi Pers secara hybrid. (suaramerdeka.com / ekon.go.id)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020.

UU Cipta Kerja itu guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan Putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

"Setelah mengikuti sidang MK, Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” kata Airlangga didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly saat Konferensi Pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan Pemerintah atas Putusan MK, Kamis, 25 November 2021.

Baca Juga: Ralf Rangnick Merapat ke Manchester United, Lokomotiv Moskow Bakal Baik-baik Saja

Airlangga menambahkan putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tegas Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya dari MK sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut.***

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

7 Fakta Meninggalnya Ameer Azzikra, Adik Alvin Faiz

Senin, 29 November 2021 | 18:55 WIB
X