Langkah KLHK Diharapkan Tak Ciptakan Konflik Lahan, Perlu Ada Langkah Perbaikan

- Kamis, 25 November 2021 | 06:15 WIB
 Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono (suaramerdeka.com/dok)
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono (suaramerdeka.com/dok)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menyebut sejumlah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum menunjukan progres yang signifikan terutama yang terkait dengan masyarakat.

Untuk itu, pihaknya meminta adanya langkah perbaikan dari KLHK, di antaranya persoalan peraturan menteri mengenai tambang galian C di kawasan Perhutani yang mensyaratkan kompensasi bagi perusahaan pemilik izin yang belum tuntas.

"Saya ingin laporan perkembangannya, jangan terus diulur-ulur, karena mereka (perusahaan) menunggu aturan yang satu tahun setelah peraturan menteri akan menjadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kompensasi, bukan menyiapkan lahan pengganti,” kata Ono, Rabu 24 November 2021.

Baginya, data penyediaan lahan tersebut belum tersusun dengan baik sehingga mana saja perusahaan yang bisa beroperasi tidak bisa diketahui secara mudah.

Baca Juga: Musim Hujan, Jadi Sering Pilek? Ini Dia Cara Mengatasinya

Kondisi tersebut, katanya, bisa berimplikasi di lapangan termasuk potensi konflik horizontal.

Karena relatif masih belum jelas, katanya, aktivitas galian C yang diberhentikan dahulu mengingat belum adanya aturan resmi terkait hal tersebut seperti di Indramayu misalnya.

“Saya dengar masih disegel, tapi saya belum cek ke lapangan, apakah terjadi kembali aktivitas atau tidak, tapi informasinya segelnya belum dicabut,” imbuhnya.

Dengan belum adanya progres terkait perusahaan yang telah mengajukan lahan pengganti atau kompensasi, kata politisi dari PDI Perjuangan itu, perlu menjadi perhatian lantaran berpotensi menciptakan konflik lahan di masyarakat sehingga kondisi tersebut harus segera dituntaskan.

Baca Juga: Air Beras Jangan Dibuang, Manfaatnya Ternyata Luar Biasa untuk Wajah

Dia merujuk kasus lahan tebu PG Jatitujuh yang dulunya adalah kawasan hutan dan dikelola oleh PT Perhutani di perbatasan Indramayu dan Majalengka yang memakan korban jiwa.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PG Jatitujuh wajib memberikan lahan pengganti.

Tetapi, katanya, lahan pengganti itu tidak diberikan sampai dengan habisnya masa HGU.

Kemudian, timbul reaksi dari masyarakat yang menuntut untuk segera memberikan lahan pengganti atau HGU lahan tebu tersebut dicabut dan dijadikan hutan kembali.

Baca Juga: Artos Mall Gelar Vaksinasi Massal, Ratusan Warga dan Pengunjung Disuntik Vaksin Pfizer

Pemerintah pusat khususnya KLHK yang mempunyai kewenangan terhadap lahan pengganti atau perubahan fungsi hutan, sebutnya, dipastikan sudah mengetahui permasalahan tersebut termasuk potensi-potensi konfliknya.

“Padahal saya sudah berkali-kali bilang, harus ada lahan pengganti, namun hingga kini belum ada lahan pengganti tersebut,” katanya.

Dalam kaitan itu, Ono yang juga menjabat Ketua PDI Perjuangan Jabar pun meminta atensi KLHK dalam persoalan peningkatan taraf kehidupan warga berupa kemiskinan ekstrem.

Hal ini dikarenakan adanya kabupaten yang dijadikan sebagai kawasan konservasi seperti Kuningan.

Tak hanya Kuningan, problem serupa berupa kemiskinan juga tersebar pula di daerah lainnya seperti Kabupaten Cianjur, Bandung, Karawang, dan Indramayu.***

Halaman:
1
2
3

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X