Langkah KLHK Diharapkan Tak Ciptakan Konflik Lahan, Perlu Ada Langkah Perbaikan

- Kamis, 25 November 2021 | 06:15 WIB
 Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono (suaramerdeka.com/dok)
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono (suaramerdeka.com/dok)

Dia merujuk kasus lahan tebu PG Jatitujuh yang dulunya adalah kawasan hutan dan dikelola oleh PT Perhutani di perbatasan Indramayu dan Majalengka yang memakan korban jiwa.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PG Jatitujuh wajib memberikan lahan pengganti.

Tetapi, katanya, lahan pengganti itu tidak diberikan sampai dengan habisnya masa HGU.

Kemudian, timbul reaksi dari masyarakat yang menuntut untuk segera memberikan lahan pengganti atau HGU lahan tebu tersebut dicabut dan dijadikan hutan kembali.

Baca Juga: Artos Mall Gelar Vaksinasi Massal, Ratusan Warga dan Pengunjung Disuntik Vaksin Pfizer

Pemerintah pusat khususnya KLHK yang mempunyai kewenangan terhadap lahan pengganti atau perubahan fungsi hutan, sebutnya, dipastikan sudah mengetahui permasalahan tersebut termasuk potensi-potensi konfliknya.

“Padahal saya sudah berkali-kali bilang, harus ada lahan pengganti, namun hingga kini belum ada lahan pengganti tersebut,” katanya.

Dalam kaitan itu, Ono yang juga menjabat Ketua PDI Perjuangan Jabar pun meminta atensi KLHK dalam persoalan peningkatan taraf kehidupan warga berupa kemiskinan ekstrem.

Hal ini dikarenakan adanya kabupaten yang dijadikan sebagai kawasan konservasi seperti Kuningan.

Tak hanya Kuningan, problem serupa berupa kemiskinan juga tersebar pula di daerah lainnya seperti Kabupaten Cianjur, Bandung, Karawang, dan Indramayu.***

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Viral! Edy Mulyadi Hina Kalimantan, Begini Sosoknya 

Senin, 24 Januari 2022 | 14:34 WIB
X