Khusus KPK, Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Harus Ada Pengecualian

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pakar hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Kastubi SH MHum menyambut baik terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, pemanggilan atau pemeriksaan anggota TNI, memang harus melalui komandan/kepala kesatuannya.

Apalagi di tiap-tiap satuan TNI juga ada Polisi Militer (PM) yng memiliki tugas, menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, serta tata tertib dalam lingkungan militer.

Baca Juga: Suplai Kendaraan Dioptimalkan Sebelum Insentif PPnBM Berakhir

Namun, menurutnya, aturan tersebut kurang lengkap, terutama yang berkaitan dengan KPK. Pasalnya, KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk tangan.

Apakah perlu rekomendasi atau seizin komandan tergantung kasusnya apa.

''Khusus KPK, menurut saya harus ada pengecualian. Menurut saya, aturan terkait prosedur pemanggilan prajurit TNI perlu ditambah, terutama yang terkait KPK,'' ujar Kastubi.

Baca Juga: Digelari Nation's Pick oleh Pemerintah Korea Selatan, Berikut Perjalanan Karir EXO

Disampaikannya, ada KUHP Militer dan KUHP biasa. Kalau KUHP Militer digunakan saat ada anggota aktif yang tersandung kasus.

Sedangkan KUHP Biasa digunakan untuk masyarakat sipil dan bisa juga untuk pensiunan TNI.