Terkait Aturan Baru Pemanggilan dan Pemeriksaan Prajurit TNI, Ini kata Pakar Hukum Unika

- Rabu, 24 November 2021 | 16:18 WIB
Pakar Hukum dan Etika Politik Unika Soegijapranata, Benny D Setianto. (Dok. Unika)
Pakar Hukum dan Etika Politik Unika Soegijapranata, Benny D Setianto. (Dok. Unika)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Baru-baru ini, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum diterbitkan.

Ada empat tahap dalam prosedur pemanggilan prajurit TNI untuk diperiksa terkait kasus hukum.

Kabid Bankum Perdata dan Tata Usaha Negara Babinkum TNI, Kolonel Chk Rochmat, kepada wartawan, mengatakan, dengan aturan tersebut, kesalahpahaman yang berpotensi terjadi selama pemeriksaan di Polri, KPK, dan Kejaksaan dapat diminimalkan.

"Supaya apa?. Jangan sampai nanti pemanggilan itu, kalau dilakukan pemanggilan langsung ke prajurit, kalau terjadi apa-apa di lapangan, siapa yang tanggung jawab," tutur Rochmat.

Baca Juga: Bahaya Buang Ingus Terlalu Kuat, Begini Cara yang Aman

Berikut 4 aturan pemanggilan dan pemeriksaan prajurit TNI.

Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Baca Juga: Robert Lewandowski Puncaki Top Skor Sementara Liga Champions, Ini Daftar Lengkapnya

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum dan Etika Politik Unika Soegijapranata, Benny D Setianto mengatakan, hanya tahu informasi tersebut dari berita. Latar belakangnya bisa berbeda.

Meski demikian, Dosen yang akrab disapa Benny DS mengatakan ada beberapa prinsip dasar.

Menurutnya semua acara pidana yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia (apapun pekerjaannya) jika akan diselesaikan melalui peradilan umum diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di situlah justru prinsip equality before the law (semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum) yang diatur dalam UUD 1945 ditegakkan.

Baca Juga: Bikin Penasaran Netizen, Ini Spesifikasi Lengkap Smartphone Vivo V23e

"Hal tersebut terkecuali jika akan disidang melalui peradilan militer maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara peradilan militer," tuturnya.

Disampaikannya, tetap harus dibedakan antara tindakan sebagai prajurit dan tindakan sebagai individu.

Ketika anggota tersebut bertindak sebagai individu, pidana biasa, atau perdata biasa maka tidak perlu mengenakan "baju militer"nya.

Halaman:
1
2

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gita Amperiawan Jadi Dirut DI yang Gres

Jumat, 28 Januari 2022 | 00:13 WIB
X