Terkait Aturan Baru Pemanggilan dan Pemeriksaan Prajurit TNI, Ini kata Pakar Hukum Unika

- Rabu, 24 November 2021 | 16:18 WIB
Pakar Hukum dan Etika Politik Unika Soegijapranata, Benny D Setianto. (Dok. Unika)
Pakar Hukum dan Etika Politik Unika Soegijapranata, Benny D Setianto. (Dok. Unika)

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum dan Etika Politik Unika Soegijapranata, Benny D Setianto mengatakan, hanya tahu informasi tersebut dari berita. Latar belakangnya bisa berbeda.

Meski demikian, Dosen yang akrab disapa Benny DS mengatakan ada beberapa prinsip dasar.

Menurutnya semua acara pidana yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia (apapun pekerjaannya) jika akan diselesaikan melalui peradilan umum diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di situlah justru prinsip equality before the law (semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum) yang diatur dalam UUD 1945 ditegakkan.

Baca Juga: Bikin Penasaran Netizen, Ini Spesifikasi Lengkap Smartphone Vivo V23e

"Hal tersebut terkecuali jika akan disidang melalui peradilan militer maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara peradilan militer," tuturnya.

Disampaikannya, tetap harus dibedakan antara tindakan sebagai prajurit dan tindakan sebagai individu.

Ketika anggota tersebut bertindak sebagai individu, pidana biasa, atau perdata biasa maka tidak perlu mengenakan "baju militer"nya.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sempat Jadi Sultan, Warga Kampung Miliarder Kini Galau

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:55 WIB
X