Legislator Arsul Sani: RKUHP Cukup Bahas Pasal Kontroversial dan jadi Perdebatan Publik

Ant
- Kamis, 10 Juni 2021 | 18:15 WIB
AKSI AKTIVIS: Sejumlah aktivis perempuan di Kota Semarang menggelar aksi protes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Minggu (11/3). (Foto: suaramerdeka.com/Zakki Amali)
AKSI AKTIVIS: Sejumlah aktivis perempuan di Kota Semarang menggelar aksi protes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Minggu (11/3). (Foto: suaramerdeka.com/Zakki Amali)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak perlu dibahas ulang. Cukup dibahas pasal yang kontroversial dan menjadi perdebatan publik

"Harus disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah, hemat saya tidak perlu (semua pasal dibahas) kecuali 14-16 pasal yang ramai dan mendapatkan sorotan di masyarakat," kata Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, jika semua pasal yang ada di RKUHP dibahas satu per satu maka tidak akan selesai dibahas di DPR.

Menurut dia, pasal-pasal di RKUHP yang sebelumnya sudah disepakati di Komisi III DPR periode 2014-2019 tidak perlu dibahas kembali.

Baca Juga: Usai Pandemi, Fokus Penanganan Kemanusiaan

"Pasal-pasal yang sudah disepakati, sepakati saja karena fraksi-fraksi masih tetap," ujarnya.

Ia menyebutkan ada 14-16 pasal yang masih menjadi perdebatan di publik sehingga perlu dibahas bersama karena menyangkut politik hukum.

Politikus PPP itu menjelaskan bahwa politik hukum tersebut artinya apakah pasal-pasal tersebut harus ada atau tidak misalnya terkait dengan pasal penghinaan presiden-wakil presiden dan perzinaan (kumpul kebo).

"Kalau politik hukum sepakat tetap ada, lalu bicara substansi pengaturan, ketika itu selesai, formulanya (redaksional) urusan ahli bahasa dan ahli hukum," katanya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X