Pengelolaan DAS Signifikan dalam Pengendalian Bencana Hidrometeorologi

- Kamis, 10 Juni 2021 | 15:43 WIB
Pengelolaan DAS/Foto Istimewa
Pengelolaan DAS/Foto Istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu berperan penting dalam mengendalikan bencana hidrometeorologi yang semakin marak terjadi di Indonesia. Selama ini, fungsi DAS mendapat tekanan berat di antaranya karena alih fungsi lahan di hulu.

"Alih fungsi lahan di hulu DAS, misalnya, tidak hanya memberikan dampak di lokasi terjadinya perubahan lanskap (on-site impact), tapi juga akan menimbulkan dampak di tengah dan hilir DAS dalam bentuk banjir, sedimentasi (sungai, reservoir), dan kekurangan air (off-site impacts),” kata Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Prof Chay Asdak seperti dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Alih fungsi lahan yang kerap terjadi itu di antaranya perubahan hutan menjadi area permukiman, perhotelan, hingga pertambangan dan kebun sawit sehingga memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Baca Juga: 13 Bahan Pokok Bakal Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Tak Akan Membabi Buta

Selain itu, bencana hidrometeorologi juga terjadi karena hilangnya area retensi air akibat aktivitas pembangunan ekonomi.

Diingatkan, alih fungsi lahan akibat laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tinggi menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengelolaan DAS.

DAS sendiri merupakan satu kesatuan ekosistem dengan batas fisik punggung bukit atau gunung. Wilayah tersebut mengandung unsur utama berupa sumber daya alam tanah, air, dan vegetasi, serta manusia sebagai pelaku pemanfaat sumber daya alam tersebut.

"Batas fisik ini penting karena memungkinkan untuk menelusuri keterkaitan hidrologis antara hulu dan hilir DAS," katanya.

Baca Juga: Canggih, Drone Bawah Air Milik Ditpolairud Polda DIY Siap Jaga Perairan Jogja

Dalam kaitan pengendalian kebencanaan hidrometeorologi itu, Chay menyarankan sejumlah pendekatan terpadu. Di antaranya, perencanaan tata guna lahan.

"Masyarakat perlu dijauhkan dari wilayah banjir alamiah. Pemerintah juga wajib memastikan agar wilayah tersebut bebas dari permukiman," katanya.

Kemudian, pendekatan struktural yakni menjauhkan banjir dari orang. Pendekatan ini lebih bersifat teknsi, seperti penyiapan pengendali banjir, tanggul, dan polder. Lainnya, tindakan antisipatif.

Langkah itu mencakup sistem prakiraan terjadinya banjir, peringatan dini, hingga kesadaran warga terhadap banjir perlu ditingkatkan. Ikhtiar lainnya, penanganan optimal pascabanjir, penanganan penyintas, hingga penanganan trauma.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Atlet Program Semarang Emas Jalani Tes Fisik

Minggu, 28 November 2021 | 13:41 WIB

Banjir Bandang di Garut, 21 Rumah Rusak

Minggu, 28 November 2021 | 08:42 WIB

Rais Aam PBNU Putuskan Muktamar 17 Desember

Jumat, 26 November 2021 | 23:03 WIB
X