Jangan Termakan Hoaks, Berikut Fakta Lengkap Tentang Dana Haji

- Kamis, 10 Juni 2021 | 10:33 WIB
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)

Ia juga menambahkan, investasi BPKH tidak dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 mengatur jenis-jenis instrumen Investasi yang dilakukan BPKH, salah satunya instrumen investasi langsung. 

Tidak ada investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur.

Baca Juga: Sambut Positif Perpres Miras, Ini Alasan Muhammadiyah

“Sebagian besar investasi BPKH ada di instrumen surat berharga syariah yang dilaksanakan dan dijamin oleh pemerintah RI sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.”

“Seluruh investasi BPKH dilakukan melalui instrumen syariah dengan tujuan mengoptimalkan nilai manfaat untuk kepentingan jemaah haji dan dengan tetap menjaga likuiditas dana haji untuk penyelenggaraan haji setiap tahunnya,” tuturnya.

Anggito juga menegaskan tak ada Fatwa MUI terkait investasi infrastruktur BPKH.

“Yang ada adalah Ijtima Ulama 2012 Fatwa tentang pengembangan Dana Haji di instrumen perbankan Syariah dan Sukuk,” terangnya.

BPKH juga selalu izin kepada pemilik dana saat melakukan investasi. Izin tersebut dalam bentuk surat kuasa (akad wakalah) dari Jemaah Haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari Jemaah untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan untuk keperluan Jemaah haji melakukan perjalanan ibadah haji.

Untuk keamanan, BPKH memastikan bahwa dana haji di Bank Syariah telah dijamin oleh LPS.

“Dana Haji milik Jemaah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan jadi terlindungi dari gagal bayar sesuai dengan Surat LPS nomor S-001/DK01/15 Januari 2020,” lanjut Anggito.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tol Semarang-Demak Gunakan Bambu sebagai Matras

Kamis, 23 September 2021 | 02:09 WIB

Purbalingga dan Jepara Hentikan PTM

Kamis, 23 September 2021 | 02:03 WIB

Hidupi 80 Nenek Sebatang Kara

Kamis, 23 September 2021 | 01:52 WIB

Uang Suap Dicatat Bantuan Sosial

Kamis, 23 September 2021 | 01:40 WIB

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB
X