Sambut Positif Perpres Miras, Ini Alasan Muhammadiyah

- Kamis, 10 Juni 2021 | 09:49 WIB
miras. (pikiran-rakyat) (Murdiyat Moko)
miras. (pikiran-rakyat) (Murdiyat Moko)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 yang akhirnya memutuskan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol sebagai bidang usaha tertutup untuk penanaman modal.

Abbas mengatakan, kebijakan pemerintah itu mendengarkan masukan dari organisasi keagamaan dan unsur masyarakat sipil.

“Karena yang namanya mengkonsumsi minuman keras tersebut jelas jauh lebih besar mafsadat atau dampak buruknya daripada maslahat atau manfaatnya,” kata Anwar, baru-baru ini.

Baca Juga: Dubes Tegaskan Belum Satu Pun Negara Dapat Undangan Haji 2021

Setelah sempat menuai polemik minuman keras sebagai bidang usaha terbuka, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 akhirnya memutuskan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol sebagai bidang usaha tertutup untuk penanaman modal.

Dengan Perpres tersebut, kesempatan penjualan miras secara terbuka dinyatakan batal.

Investasi dan produksi miras di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua harus dijalankan sesuai Keppres sebagai industri tertutup sejak diundangkan Perpres pada 25 Mei 2021.

Baca Juga: Segera Rumuskan Langkah Antisipasi Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19 di Tanah Air

Senada dengan Anwar, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad bersyukur dengan keputusan tersebut baru Pemerintah melalui peraturan Presiden itu.

Dadang menilai langkah Presiden itu sebagai keputusan bijak.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan tersebut sebagai keputusan yang mulia dan bijak,” kata Dadang.

Dadang mengapresiasi respons Presiden Jokowi yang mendengarkan aspirasi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

“Kami berterima kasih kepada presiden yang merespons baik dari aspirasi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia,” tambahnya.

Beleid dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 sejatinya merevisi aturan sebelumnya.

Yakni Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menjadi salah satu aturan pelaksana Undang-undang tentang Cipta Kerja.

Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 menyebut, bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020); dan minuman mengandung malt (KBLI 11031).

“Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,” bunyi salah satu pertimbangan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X