Perlu Adanya Edukasi di Masyarakat Agar Muatan Materi Penghinaan Presiden Tidak Menjadi Polemik

- Kamis, 10 Juni 2021 | 07:31 WIB
Aksi demo menentang RUU KUHP. (pikiran-rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)
Aksi demo menentang RUU KUHP. (pikiran-rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Perlu adanya edukasi di masyarakat, agar muatan materi penghinaan terhadap presiden tidek menjadi polemik.

Hal itu disampaikan pakar hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Mas Putra Zenno.

Menurut Zenno, jika ingin melaksanakan undang-undang tentang pasal penghinaan, harus bisa dibedakan dulu mana penghinaan, dan mana itu kritikan.

Baca Juga: Kisruh Kuota haji, DPP KNPI Minta Saudi Tidak Cuci Tangan

"Kata kritik memliki makna sebagai tanggapan yang disertai data-data penunjang sehingga tercipta situasi konstruktif. Namun, konteks penghinaan merupakan perkataan yang bersifat mencela orang lain sehingga menyebabkan kerugian," kata Zenno, seperti yang dikutip suaramerdeka.com dari PRFM News, Kamis, 10 Juni 2021.

Zenno kemudian memberi contoh, saat ada masyarakat berbagi informasi mengenai 'Presiden Bohong', informasi tersebut harus disertai data-data.

Jika tidak disertai oleh data-data yang nyata, konteks tersebut akan masuk ke unsur-unsur penghinaan.

Baca Juga: Tahap Pertama dari Aceh, Menteri Johnny: Kominfo Tempuh 4 Langkah Persiapkan ASO

Sehingga, lanjut Zenno, jangan sampai penghinaan dan kritik menjadi makna yang sama dalam RUU KHUP.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany menyatakan penolakannya terkait masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB

Pak Penghulu pun Kenakan APD

Rabu, 22 September 2021 | 01:35 WIB

PTM Tanpa Izin, 90 Siswa Terpapar Virus Korona

Rabu, 22 September 2021 | 01:29 WIB

Rehab Rumah Tak Layak Huni, BRI Gombong Bantu Rp 50 Juta

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB
X