Kisruh Kuota haji, DPP KNPI Minta Saudi Tidak Cuci Tangan

- Kamis, 10 Juni 2021 | 06:12 WIB
Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz. (suaramerdeka.com/Arif M Iqbal) (Arif M Iqbal)
Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz. (suaramerdeka.com/Arif M Iqbal) (Arif M Iqbal)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) ikut bersuara terkait kisruh kuota haji.

Kisruh tersebut tentang surat dari Kedubes Arab Saudi kepada Pimpinan DPR RI yang menyatakan bahwa seolah-olah Arab Saudi belum memutuskan apapun terkait kuota haji.

“Menurut saya, pihak Saudi jangan seolah cuci tangan lewat pernyataan dubesnya, hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia seolah pihak yang tidak siap memberangkatkan jamaah haji tahun ini, dan menurut kami hal ini harus diluruskan,” kata Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz di sela Halalbihalal KNPI dan OKP nasional di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Baca Juga: Tahap Pertama dari Aceh, Menteri Johnny: Kominfo Tempuh 4 Langkah Persiapkan ASO

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia sudah memberikan tenggat waktu perihal kuota jemaah kepada pihak Saudi hingga 28 Mei 2021.

Namun sampai sekarang, lanjut dia, tidak ada jawaban juga, sama seperti surat yang mereka kirimkan bahwa Pemerintah Saudi belum memberikan instruksi apapun terkait kuota.

"Kasihan dong pemerintah kita, selalu disalahkan rakyat, padahal pihak Saudi yang tidak kasih kepastian. Kami sangat concern terhadap hal ini, karena sangat sensitif, soalnya urusan ibadah kan. Logikanya, bagaimana mungkin pemerintah mempersiapkan akomodasi jemaah haji kalau sampai saat inipun tidak ada kepastian kuota dari Saudi. Jadi apabila pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengirim jemaah, saya kira itu adalah langkah yang tepat untuk mengamankan jemaah Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga: Tersandung Pelecehan Seksual, Youtuber Ini Siap Selesaikan Secara Hukum

Sebagai wakil dari pemuda Indonesia, pihaknya meminta pihak Saudi untuk mengevaluasi dubesnya, tidak membuat gaduh.

Jadi, menurut dia, kalau tidak memberikan kuota, diminta berbicara secara gamblang.

Tidak digantung karena hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat saja.

“Kami meminta pihak Saudi untuk lebih fair dalam pengelolaan kuota haji. Kami juga menuntut Dubes Saudi untuk Indonesia mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang sudah terjadi. Ya, kalau tuntutan kami tidak ditanggapi kami akan segera gelar aksi di Kedubes Saudi, karena rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, supaya tidak menjadi polemik juga di tengah masyarakat,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X