Pernyataan Kontroversial Tjahjo Kumolo soal TWK dan Pelanggaran HAM, Jokowi Diminta Evaluasi

Red
- Rabu, 9 Juni 2021 | 15:11 WIB
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Presiden Jokowi mengevaluasi pernyataan Menpan RB Tjahjo Kumolo yang menyebutkan, tidak ada kaitannya antara penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan pelanggaran HAM.

"Tentu sikap dari Tjahjo layak untuk dipermasalahkan lebih lanjut karena semakin menimbulkan distorsi informasi serta kekisruhan di tengah publik," kata Muhamad Isnur, perwakilan koalisi dalam keterangan tertulis, Rabu 9 Juni 2021, dilansir dari Pikiran-Rakyat.com.

Selain itu, Tjahjo juga mengatakan TWK merupakan hal yang biasa dan mencoba membandingkan dengan pengalamannya mengikuti penelitian khusus (Litsus) pada era Orde Baru.

Selanjutnya, menurut Tjahjo Kumolo, pertanyaan yang digali dalam TWK lebih luas, tidak hanya soal keterkaitan seseorang dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti dalam Litsus.

Baca Juga: Delik Penghinaan DPR RKUHP, Tsamara Amany PSI: Balas dengan Kerja, Bukan dengan Ancaman Penjara

Secara kasat mata, koalisi menilai, pernyataan itu keliru dan terkesan menganggap enteng permasalahan yang ada.

Semestinya sebagai penyelenggara negara Tjahjo Kumolo memahami bahwa TWK yang dilakukan terhadap seluruh pegawai KPK melanggar hukum, mencoreng etika individu, meruntuhkan HAM, bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan pembangkangan atas instruksi Presiden.

Dengan melontarkan pernyataan itu, sang menteri seolah-olah bertindak sebagai kuasa hukum dari Pimpinan KPK.

Baca Juga: Pembangunan LRT Jabodebek Hampir Selesa, Pemerintah Targetkan Tahun Depan Beroperasi

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPJS Kesehatan Jamin Kelahiran, Simak Selengkapnya

Senin, 5 Desember 2022 | 18:55 WIB
X