Delik Penghinaan DPR RKUHP, Tsamara Amany PSI: Balas dengan Kerja, Bukan dengan Ancaman Penjara

Red
- Rabu, 9 Juni 2021 | 14:48 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany/PSI.or.id
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany/PSI.or.id

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany menolak masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany mengutarakan penolakkan atas masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Pasal penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat," kata Tsamara Amany dalam keterangan tertulis, Selasa 8 Juni 2021, seperti dilansir dari Pikiran-Rakyat.com.

Ia menegaskan, "pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet dan berpotensi menghambat diskursus publik yang sehat."

Ia menilai PSI tidak melihat ada relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan pada negara penganut demokrasi. Jika tetap disahkan, lanjut dia, maka Indonesia akan mundur puluhan tahun.

Baca Juga: Susun Proporsal GNRM 2021, DKV ISI Surakarta Gelar Rapat Koordinasi

“Kalau dalam konteks pasal penghinaan Presiden, Pak Jokowi dari dulu biasa dihina," jelasnya.

Bahkan Presiden Jokowi kerap difitnah, namun sebagai kepala negara selalu menjawab dengan kerja.

"Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara," ujar Tsamara.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB

PPP dan Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilpres 2024

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:06 WIB

Buntut Banteng vs Celeng, Mbogo Dipanggil DPP PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:39 WIB
X