BPKH Beberkan Dana Kelolaan Haji Rp 150,2 Triliun

- Rabu, 9 Juni 2021 | 10:00 WIB
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan total dana haji per akhir Mei 2021 sebesar Rp 150 triliun rupiah.

Penggunaan nilai manfaat dana haji diperuntukkan untuk beberapa yakni rekening virtual, subsidi BIPIH, biaya kemaslahatan, dan biaya operasional.

Selain kegiatan haji, ada pula dana abadi umat (DAU) yang disalurkan untuk kegiatan kemaslahatan. Jumlah dana tersebut total Rp 3,4 triliun rupiah setiap tahun dan nilai manfaatnya sekitar Rp 200 miliar rupiah.

“Jenis kegiatan kemaslahatan bisa berupa pendidikan dan dakwah, kesehatan, sarana prasarana ibadah, ekonomi umat, dan sosial keagamaan,” kata Anggota Badan Pelaksana BPKH, Beny Witjaksono.

Baca Juga: Penyelenggara Pemilu Tunggu Cairnya Uang Penghargaan, Pemerintah Diminta Segera Membayarkan

Tahun 2021 BPKH menargetkan dana kelolaan Rp 147 triliun dan nilai manfaat Rp 7,8 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat.

Dalam waktu dekat, BPKH akan meluncurkan integrasi sistem keuangan haji dengan Kementerian Agama dalam program transformasi digital.

Berdasarkan laporan keuangan dana haji tahun 2020, saldo dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 143,1 triliun.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 124,32 triliun. Pencapaian ini juga melebihi target dana kelolaan yang ditetapkan oleh BPKH tahun 2020 sebesar Rp 139,5 triliun.

Baca Juga: Sejumlah Kendaraan Terjaring Razia Parkir Liar di Purwokerto, Pemilik Ditilang

Terkait instrumen dana kelolaan tahun 2020, dana yang diinvestasikan sebesar Rp 99,53 triliun atau 69,6 persen dan sisanya 30,4 persen atau Rp 43,53 triliun terdapat di penempatan bank syariah.

Dengan meningkatnya dana kelolaan ini, nilai manfaat yang diberikan kepada calon jamaah haji tunggu juga ikut bertambah yakni sebesar Rp 7,46 triliun atau bertambah 2,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 7,29 triliun.

Sejak tahun 2009, Kementerian Agama telah menempatkan dana haji pada Sukuk Negara dalam bentuk SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia).

Baca Juga: Ada Peluang Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Perlindungan Risiko Penyakit

Sejak tahun 2017, BPKH juga melakukan investasi dana haji berbasis syariah dalam bentuk SBSN-PBS (Project Based Sukuk). Keduanya dengan akad Ijarah.

Hasil pengembangan dari investasi Sukuk Negara telah dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.

“Investasi BPKH pada Sukuk Negara sangat bermanfaat untuk pembiayaan kepada pelayanan Jamaah Haji Indonesia dan mengurangi sumber pembiayaan dari APBN,” jelas Kepala BPKH Anggito Abimanyu dikutip dari laman bpkh.go.id.

BPKH menjamin dana haji yang dikelolanya aman dan berkomitmen mengelola keuangan haji secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba.

Sebagai bagian menjaga akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan umat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH diawasi DPR dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnnya.

Pemeriksaan dana haji yang dikelola BPKH oleh BPK memiliki peran penting agar pengelolaan dana haji lebih transparan dan akuntabel.

Setiap tahun, BPK memeriksa dana pengelolaan haji. BPK melakukan dua jenis pemeriksaan setiap tahun yaitu pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Ibadah Haji (LK BPIH) dan Laporan Keuangan Dana Abadi Umat (LK DAU).

Sementara pemeriksaan yang lain adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau pemeriksaan kinerja.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X