BPKH Beberkan Dana Kelolaan Haji Rp 150,2 Triliun

- Rabu, 9 Juni 2021 | 10:00 WIB
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)

Terkait instrumen dana kelolaan tahun 2020, dana yang diinvestasikan sebesar Rp 99,53 triliun atau 69,6 persen dan sisanya 30,4 persen atau Rp 43,53 triliun terdapat di penempatan bank syariah.

Dengan meningkatnya dana kelolaan ini, nilai manfaat yang diberikan kepada calon jamaah haji tunggu juga ikut bertambah yakni sebesar Rp 7,46 triliun atau bertambah 2,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 7,29 triliun.

Sejak tahun 2009, Kementerian Agama telah menempatkan dana haji pada Sukuk Negara dalam bentuk SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia).

Baca Juga: Ada Peluang Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Perlindungan Risiko Penyakit

Sejak tahun 2017, BPKH juga melakukan investasi dana haji berbasis syariah dalam bentuk SBSN-PBS (Project Based Sukuk). Keduanya dengan akad Ijarah.

Hasil pengembangan dari investasi Sukuk Negara telah dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.

“Investasi BPKH pada Sukuk Negara sangat bermanfaat untuk pembiayaan kepada pelayanan Jamaah Haji Indonesia dan mengurangi sumber pembiayaan dari APBN,” jelas Kepala BPKH Anggito Abimanyu dikutip dari laman bpkh.go.id.

BPKH menjamin dana haji yang dikelolanya aman dan berkomitmen mengelola keuangan haji secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba.

Sebagai bagian menjaga akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan umat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH diawasi DPR dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnnya.

Pemeriksaan dana haji yang dikelola BPKH oleh BPK memiliki peran penting agar pengelolaan dana haji lebih transparan dan akuntabel.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X