Dana Haji Dikelola BPKH, DPR Selalu Memantau

- Rabu, 9 Juni 2021 | 08:12 WIB
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, dana haji yang bersumber dari setoran pendaftaran haji sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh BPKH.

Marwan menuturkan, setoran Rp 25 juta itu dikelola selama masa daftar tunggu.

"Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jemaah. Jemaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp 35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp 64 juta hingga Rp 70 juta setiap jemaah."

Baca Juga: Jawa Tengah Sumbang Kasus Covid-19 Harian Tertinggi, Catat 1.489 Kasus

"Untuk mencukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya,” jelas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurut Marwan, dapat dipastikan bahwa yang mengelola uang haji adalah BPKH.

DPR selalu mengawasi dan meminta perkembangan kelolaan ke BPKH agar uang haji dapat dipantau dalam prosedur yang baik dan menghasilkan.

Mengenai isu di media sosial yang menyebut dana haji digunakan untuk proyek pemerintah, legislator dapil Sumatera Utara II itu menilai isu tersebut sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab agar masyarakat resah.

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Simak Filosofi Tema dan Logo Hari Santri Nasional 2021

Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:28 WIB

Munas Alim Ulama, PPP Jajaki Dukungan Capres

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:10 WIB
X